Hakim konstitusi Arsul Sani sempat mengaku grogi ketika hendak mendalami keterangan dari Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy terkait sengketa Pilpres 2024.
“Saya mohon berkenan pada Pak Menko Pak Muhadjir, saya agak grogi menghadapi Pak Muhadjir karena tenang dan menghanyutkan,” ucap Arsul di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024)
Kemudian, Arsul mulai bertanya perihal bantuan sosial (bansos) dari kerangka peraturan teknis yang diatur pemerintah. Ia meminta penjalasan penyaluran bansos selama ini.
“Saya mohon penjelasan dari Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian itu Kementerian atau lembaga mana saja yang melaksanakan tugas dan fungsi dari baik perlinsos utamanya adalah bansos?,” ujarnya.
Ia menjelaskan, MK perlu mendapatkan kepastian lantaran adanya kesan perlinsos ataupun bansos hanya dimanfaatkan oleh kubu Prabowo-Gibran. “Padahal, sekilas saya lihat perlinsos atau bansos ini kan juga ada di kementerian yang menteri-menterinya terasosiasi dengan paslon 01 dan 03. Jadi, ini biar clear,” kata Arsul.
Sebagai informasi, MK melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada pagi ini, dengan agenda pemeriksaan empat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk dimintai keterangannya oleh majelis hakim.
Adapun keempat menteri yang dipanggil MK yakni, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
“Agenda persidangan untuk mendengar keterangan-keterangan dari para menteri yang sudah kita agendakan, termasuk dari DKPP,” kata Ketua MK Suhartoyo dikutip Jumat (5/4/2024).
