Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab untuk PBB Mohamed Abushahab khawatir dunia tak lagi memiliki pegangan moral setelah AS memveto rancangan gencatan senjata di Jalur Gaza.
“Pesan apa yang kita sampaikan kepada warga sipil di seluruh dunia yang mungkin mengalami situasi serupa?,” tanya Mohamed Abushahab, di depan sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Sabtu (9/12/2023).
Ketika AS memveto prakarsa gencatan senjata yang tujuannya justru untuk menyelamatkan warga sipil, menghindarkan pembumihangusan total sebuah wilayah, dan merawat kehidupan, maka di masa berikutnya dunia tak akan lagi bisa berbuat apa-apa jika keadaan serupa terjadi di tempat lain dan di masa lain.
Bagaimana jika peristiwa yang terjadi di markas besar PBB di New York pada Jumat (8/12/2023) itu menjadi preseden bagi negara besar lain untuk melakukan pembumihangusan dan pengusiran paksa warga sipil seperti terjadi di Gaza, tanpa takut dikoreksi oleh dunia.
Misalnya, bagaimana jika serangan habis-habisan Rusia dengan membombardir Ukraina tanpa membedakan mana warga sipil dan mana tidak? Dunia mungkin tak lagi punya alasan moral untuk menghentikannya.
Tiga belas anggota Dewan Keamanan PBB mendukung rancangan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab. AS menentang, sedangkan Inggris abstain.
Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara. Sepuluh di antaranya adalah anggota tidak tetap, sedangkan lima lainnya anggota tetap berhak veto yang terdiri atas AS, Inggris, China, Prancis, dan Rusia.
Rancangan resolusi itu sendiri diajukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggunakan posisinya seperti dijamin Pasal 99 Piagam PBB bahwa ketika perdamaian dunia terancam maka Sekretaris Jenderal PBB wajib mengingatkan hal membahayakan itu kepada Dewan Keamanan PBB.
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan untuk kali pertama sejak menjabat Sekretaris Jenderal PBB pada 2017, Guterres memakai Pasal 99 untuk mengartikulasikan sikap dan pandangannya mengenai situasi dunia yang dianggapnya sudah sangat membahayakan perdamaian.
Guterres mungkin sudah tidak tahan atas impotensi Dewan Keamanan yang selalu menghalangi prakarsa damai dan solusi menyeluruh di Gaza dan Palestina.
