Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak lembaga penyiaran untuk mengisi Ramadan dengan konten tayangan yang berkualitas. Salah satunya dengan memperbanyak muatan pendidikan, dakwah, dan menghindari penyimpangan sosial.
“Dengan demikian tidak ada swiping-swiping (razia) kekerasan, tidak ada program yang mencolok yang keluar dari tujuan ishlah bainannas (saling memperbaiki antarmanusia),” ujar Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud dalam Halaqah Siaran Ramadan di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Ia mengatakan seluruh lembaga penyiaran bisa mengarahkan muatan yang saling menghormati ibadah puasa, baik ritual peribadahan maupun umat Islam yang menjalankan.
Ia juga berharap, seluruh lembaga penyiaran melakukan tugas sesuai ketentuan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran.
“Ini untuk diajak pada titik saling menghormati. Diharapkan seluruh lembaga penyiaran terus melakukan ketentuan undang-undang penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran, serta mendorong kenyamanan di masyarakat terealisasi,” kata dia.
Dalam Halaqah Siaran Ramadan tersebut, MUI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan sejumlah perwakilan insan pertelevisian mendeklarasikan tujuh poin komitmen menghadirkan tayangan Ramadhan yang berkualitas.
Ketujuh poin tersebut, yakni komitmen menghormati bulan suci Ramadhan dengan tayangan isi siaran yang menjaga kesucian dan kehormatan bulan puasa; komitmen menayangkan isi siaran Ramadan yang mendidik masyarakat dan menguatkan peradaban umat.
Selain itu, tidak menayangkan beragam isi siaran Ramadan yang merendahkan martabat manusia, mengandung muatan fitnah, menghasut, menyesatkan, menyebarkan pornografi dan perbuatan tercela lainnya; penguatan tayangan Ramadan yang menghormati Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia; menaati aturan serta etika bermedia guna menjaga kekhusyukan bulan suci Ramadan.
Selain itu, menguatkan nilai-nilai luhur keluarga dalam tayangan program siaran Ramadan, dan menjaga tayangan siaran Ramadan yang tidak berpihak pada salah satu kekuatan politik tertentu.
