Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang tahun 2023 pihaknya telah menerima ratusan aduan Kode Etik Penyelenggara Pemilu jelang Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam sambutannya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
“Khusus tahun 2023, pengaduan yang diterima 289, hampir setiap hari. 190-an baru diputus, 431 jumlah teradu, dan sudah diberikan sanksi. 10 diberikan sanksi pemberhentian tetap,” ujar Heddy.
Lebih lanjut, ia mengaku bahwa hari demi hari pihaknya sebagai penyelenggara pemilu mendapatkan beban kerja dan tanggug jawab yang begitu meningkat.
“KPU, Bawaslu, dan DKPP senantisasa menjadi sorotan publik. Begitu ada isu miring tentang KPU dan kinerja Bawaslu, maka langsung tertuju pada DKPP, sebagai lembaga yang prioritasnya menangani dugaan pelanggaran kode etik,” tuturnya.
Untuk itu, ketegasan DKPP sangat penting guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu yang ada saat ini.
“Publik perlu diyakinakan bahwa indetitas, netralitas, imparsialitas DKPP dijamin dan kontrol sistem kode etik yang dijalankan secara proporsional,” kata Heddy.
Sejauh ini, tambah dia penyelenggara pemilu di Indonesia dinilai baik dan mendapatkan apresiasi secara internasional. Ia berharap Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.
