Ingat legenda Bandung Bondowaso yang nyaris memenuhi permintaan Roro Jonggrang untuk membangun 1.000 candi dalam satu malam? Lakon itu pula yang diperankan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tatkala mengatasi kelangkaan dan menekan harga minyak goreng. Dalam waktu hanya dua pekan sejak dilantik Presiden Jokowi menjadi menteri pada 15 Juni 2022, Zulhas berhasil menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter.
Ini capaian yang fantastis dan boleh disebut mission impossible, mengingat, berbulan bulan lamanya harga komoditas kebutuhan emak emak itu bertengger di atas Rp50.000 untuk kemasan dua liter. Bukan hanya itu, minyak goreng seperti lenyap dari pasaran. Sebuah ironi di negeri yang menyandang predikat rajanya sawit dunia.
Masalah bermula dari naiknya harga komoditas itu di pasaran, baik minyak goreng curah yang biasa di jual di pasar tradisional, maupun minyak goreng kemasan premium pada akhir September 2021. Musababnya, mulai dari gangguan panen canola oil di Kanada dan Argentina, turunnya produksi crude palm oil (CPO) di Malaysia, hingga krisis energi di India, China dan Eropa, sehingga mereka beralih ke bioenergi termasuk biodiesel. Soal selanjutnya adalah mahalnya biaya logistik. Semua itu memicu kenaikan harga CPO di pasar dunia yang kala itu menyentuh 1.340 dolar AS per metrik ton.
Imbasnya, harga minyak goreng ikut melonjak. Kala itu harga minyak goreng curah yang biasanya hanya dijual Rp11.000 per liter, bisa dijual Rp18.000 sampai Rp20.000 per liter. Minyak goreng kemasan premium juga tidak beda jauh, harga per liternya berkisar Rp21.000 sampai Rp22.000. Minyak goreng kemasan saat itu kebanyakan dijual per dua liter, sehingga harganya menjadi dua kali lipat.
Berbagai intervensi coba dilakukan. Pemerintah sempat menggelontorkan minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000 per liter yang rencananya disalurkan 11 juta liter. Tetapi upaya itu tidak bertahan lama, bahkan tidak terealisasi secara merata di lapangan.
Hingga awal tahun 2022, harga minyak goreng juga tidak kunjung turun. Untuk mengendalikan harga minyak goreng, pada Januari 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk minyak goreng hingga CPO. Mekanisme untuk DMO ini, produsen wajib memenuhi 20 persen kebutuhan dalam negeri.
Kebijakan itu juga dibarengi dengan ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) berbagai jenis kemasan minyak goreng. Minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp14.000 per liter.
Untuk harga HET Rp14.000 per liter itu, diberikan pemerintah dalam skema subsidi kepada produsen minyak goreng dan ritel. Harga itu wajib, baik untuk minyak goreng premium semua merek. Jumlahnya sekitar 1,2 miliar liter yang akan disalurkan selama 6 bulan. Pemerintah pun menyiapkan subsidi Rp3,6 triliun. Tatkala kebijakan itu berlaku, sempat terjadi antrean di minimarket dan supermarket. Masyarakat berbondong-bondong membeli minyak goreng Rp14.000 per liter tersebut. Bahkan sempat menyebabkan kelangkaan.
Karena harga belum juga stabil, DMO minyak sawit sempat dinaikkan menjadi 30 persen, namun tidak lama kemudian kebijakan DMO dan DPO dicabut. Presiden Jokowi bahkan sempat melarang ekspor CPO serta produk turunannya, termasuk minyak goreng. Kebijakan itu berlaku 28 April 2022. Sebulan kemudian tepatnya pada tanggal 23 Mei 2022, Jokowi mencabut larangan ekspor karena kondisi pasokan minyak goreng dalam negeri dianggap sudah cukup.
Kisruh minyak goreng ini pada akhirnya menyeret pejabat di Kemendag ke meja hijau. 19 April 2022, Kejaksaan Agung mengumumkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya. Ada juga tiga pihak swasta yang terseret kasus itu. Implikasi lainnya, Presiden Jokowi me-reshuffle Muhammad Lutfi dan mengangkat Zulhas sebagai Mendag yang baru.
Gerak Cepat Zulhas
Tak salah rasanya Presiden Jokowi memilih Zulhas sebagai Mendag. Dalam pengamatan Jokowi, Zulhas punya rekam jejak yang baik untuk dapat terjun ke lapangan.
“Kita melihat semuanya, rekam jejak pengalaman. Kemudian, terutama untuk skill manajerial, sekarang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detil dikerjakan,” ujar Jokowi setelah pelantikan di Istana Negara, Rabu (15/6/2022).
“Saya lihat Pak Zul dengan pengalaman, track record, rekam jejak yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Mendag. Karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun ke lapangan,” sambung Jokowi.
Usai resmi dilantik sebagai Mendag, Zulhas langsung tancap gas. Tugas perdana yang diemban Zulhas tak lain adalah menyelesaikan masalah minyak goreng. “Hari pertama saya jadi Mendag saya turun dan melihat, lalu hari kedua saya bilang ke Presiden, dua minggu selesai pak,” kata Zulhas percaya diri.
Mengingat rekam jejaknya dalam membangun bisnis dari bawah, Zulhas memiliki kepekaan dan empati yang sangat kuat terhadap masyarakat yang terpinggirkan. Memberdayakan inklusivitas dan tata kelola yang berpusat pada rakyat selalu menjadi prinsip utamanya sebagai politikus dan pejabat publik.
Pengalamannya sebagai legislator yang membidangi industri dan perdagangan semakin menguatkan daya cium Zulhas terhadap persoalan. Sebagai sosok pengusaha yang pernah menekuni bisnis ritel, membuat dia memahami betul seluk beluk dan mekanisme perdagangan. Dengan begitu, masalah bisa lebih cepat diselesaikan. “Sudah paham instrumennya, kita merasakan di pasar tak cuma makronya tapi juga mikro,” kata Zulhas dalam suatu kesempatan.
Sinergi dan melibatkan seluruh stakeholder perdagangan menjadi kiat Zulhas untuk stabilisasi harga. Dalam menyelesaikan masalah minyak goreng misalnya Zulhas memilih menggunakan pendekatan struktural. Semuanya disinergikan, mulai dari Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga perusahaan BUMN. Cara seperti ini cukup efektif menstabilkan harga dan mengurangi antrean di pasar-pasar atau sentra penjualan minyak goreng.
Di lingkungan Kemendag, Zulhas mengikutsertakan seluruh jajarannya dan membentuk crisis center yang bekerja siang malam. Tugasnya, selain sosialisasi dimana masyarakat bisa dapat minyak goreng murah, juga mengatur dan menyalurkan minyak goreng ke warung dan jaringan pasar di seluruh Indonesia. Ada sedikitnya 10 ribu tempat yang siap menampung minyak goreng dari pabrik.
Kunci sukses lainnya adalah konsistensi dan distribusi. Konsistensi dalam hal ini mengacu pada peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan minyak goreng. “Jangan berubah lagi peraturannya, orang kan pusing kalau berubah lagi. Oleh karena itu saya katakan, aturan yang sudah dibuat ini kita jalankan secara konsisten. Kita awasi, masalahnya kita selesaikan, yakin saya satu bulan,” tegas Zulhas kala itu.
Soal distribusi, Zulhas menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, khususnya pengusaha. Dia juga bermanuver dengan izin ekspor untuk CPO. Dia cukup yakin dengan sistem perizinan ekspor yang ada, pengusaha nakal tidak lagi bisa berulah. Jika pengusaha tidak tertib dengan aturan main, mereka tidak akan mendapatkan izin ekspor. Hal tersebut dapat membuat tangki penuh dan produksi minyak goreng terhambat.
“Gimana dia enggak ikut, enggak bisa jualan dia kalau enggak ada surat. Mendag enggak mau kasih (izin ekspor). Nakalnya gimana? Enggak mungkin dengan sistem yang ada sekarang, makanya butuh ketekunan,” ucap Zulhas.
Apresiasi Dunia Usaha
Salah satu tonggak yang fenomenal yang ditancapkan Zulhas adalah pengadaan minyak goreng murah dengan merek MinyaKita. “Hari ini kita meluncurkan MinyaKita. Tentu kita bersyukur dapat meluncurkan minyak goreng rakyat yang dikemas secara sederhana ini,” kata Zulhas saat peluncuran perdana MinyaKita. Terobosan ini menjadi pemecah kebuntuan rumitnya mata rantai distribusi minyak goreng.
Langkah dan gerak cepat Zulhas mendapat apresiasi dan dukungan dari dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) misalnya memberi rapor biru untuk kinerja Zulhas. Aprindo melihat kebijakan Zulhas tepat dan terbukti mampu meredam gejolak harga minyak goreng dan sejumlah bahan pokok.
“Untuk minyak goreng, terima kasih Pak. Sudah mulai ada keseimbangan baru. Untuk program MinyaKita beberapa peritel juga sudah kita siapkan, bahkan untuk yang premium pun sekarang sudah mulai turun. Jadi ini suatu effort yang kami apresiasi, karena memang Aprindo terus bersama pemerintah, dalam hal ini Kemendag untuk menyediakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Roy N Mandey, Ketua Umum Aprindo dalam acara 100 Hari Kinerja Zulhas, di Jakarta, Minggu (25/9/2022)
“Kita harus hormati Bapak kita ini yang berani dan luar biasa orbitkan MinyaKita. Termasuk kebijakan lainnya, sehingga dalam waktu singkat minyak goreng tidak terjadi gonjang ganjing. Kita pun sudah tak perlu lagi telepon Pak Menteri, karena sudah tidak ada masalah. Kita juga tidak lagi dicari cari sama Satgas,” tutur Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adiwisoko Kasman.
Zulhas memang pekerja keras. Tiada hari tanpa kunjungan ke pasar-pasar di seluruh Indonesia. Hasilnya juga tidak main main. Dalam 100 hari menjabat sebagai Mendag, Zulhas paling tidak mencatat lima pencapaian.
Pertama, keberhasilan menstabilisasi ketersediaan bahan pokok. Khusus harga minyak goreng, tingkat keberhasilannya mencapai 101,4 persen. Dari harga minyak goreng yang semula Rp16.400 per liter, turun di bawah harga eceran tertinggi menjadi rata rata Rp13.800 per liter. Selain itu, ketersediaan minyak goreng curah rakyat, telah mencapai 97,05 persen.
Kedua, surplusnya neraca perdagangan dan peningkatan volume ekspor. Neraca perdagangan Januari-Agustus 2022 terhitung surplus 34,92 miliar dolar AS, dibandingkan 20,71 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2021.
Ketiga, keberhasilan Kemendag dalam penandatanganan IUAE-CEPA (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement). Hasilnya, tarif bea masuk dari yang tadinya 25 persen menjadi 0 persen. Kemendag juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau RUU IK-CEPA menjadi Undang-undang. Alhasil, terjadi penurunan tarif bea masuk 95,5 persen pos tarif. Selain dengan Korea Selatan, Kemendag juga mengesahan Rancangan Undang-Undang Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement atau RUU RCEP menjadi Undang-undang. Pengesahan undang-undang ini berhasil membuka akses sebesar 29 persen pasar dunia.
Keempat, Kemendag berhasil menindak sejumlah barang yang tidak sesuai standar dan ketentuan. Ada tiga penindakan, di antaranya penyegelan produk baja yang tidak sesuai standar senilai Rp41,68 miliar. Lalu Kemendag memusnahkan 750 bal pakaian bekas impor senilai Rp8,5 miliar. Sementara itu inspeksi produk hewani ex-impor pelanggar aturan senilai Rp120,5 miliar.
Kelima, terkait integritas Kemendag, Zulhas telah menandatangani memorandum of understanding (MOU) penegakan hukum dan pencegahan korupsi bersama dengan Kejaksaan Agung untuk lebih meningkatkan akuntabilitas birokrasi Kemendag.
