Seiring berkembangnya program studi Ilmu Pemerintahan di berbagai universitas di Indonesia, pemahaman dan pemikiran tentangnya harus tetap didialogkan. Tujuannya agar disiplin Ilmu Pemerintahan semakin kuat dan kokoh di tengah perkembangan situasi yang ada.
“Pada akhirnya, tujuan ilmu itu kan adalah kemanfaatan bagi manusia, kemanfaatan bagi alam, kemanfaatan lingkungan, keberlangsungan bagi peradaban dan seterusnya,” kata Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar dalam Seri Webinar Memahami Ilmu Pemerintahan, Sabtu (27/5/2023).
Webinar yang dimoderatori oleh Aprilianita Putri ini menghadirkan narasumber tunggal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus Anggota Dewan Pakar MIPI Mudiyati Rahmatunnisa.
Bahtiar menambahkan, Indonesia yang beragam merupakan lapangan yang besar untuk mengembangkan ilmu pemerintahan dan berbagai bentuk-bentuk praktik pemerintahan yang bisa dikonstruksi menjadi ilmu pengetahuan. Konstruksi tersebut dibangun dengan metodologi dan konsep-konsep pengetahuan yang baru.
“Nah ini yang tidak terlalu berkembang di dunia pendidikan Indonesia. Lebih banyak ilmu-ilmu adopsi saja begitu. Mengkonstruksi ilmu dari praktik-praktik pemerintahan di Indonesia menjadi penting,” ujarnya.
Sementara narasumber Mudiyati Rahmatunnisa menjelaskan, perkembangan ilmu pemerintahan hingga sekarang ini berjalan secara dinamis dan terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Ilmu sebagai pengetahuan yang tersistematisasi digunakan sebagai alat untuk mengatasi berbagai masalah dan memperoleh jawaban yang benar mengenai kehidupan alam dan sosial. Temuan dan teori yang didapat akan memperkaya metodologi keilmuan dan metodologi penelitian, apalagi di tengah perkembangan teknologi saat ini.
“Kita tahu bahwa, yang namanya data sekarang itu, jenisnya menurut saya sudah sangat berbeda. Apalagi dengan kemajuan teknologi, sumber data itu sekarang begitu tersebar dan ketika tersebar butuh sekali alat atau tools, metode yang jelas berbeda dan itu perlu meyesuaikan,” ungkapnya.
Dia memaparkan bidang kajian utama pemerintahan menurut Mac Iver, (1959) yaitu terkait (1) tipe-tipe pemerintahan, (2) hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dalam keadaan sejarah yang berlainan, (3) cara-cara pemerintah melaksanakan fungsinya sesuai dengan jenisnya.
Ajaran pemerintahan menurut G.A. Van Poeljo (1953), yaitu ajaran tentang perbuatan pemerintahan. Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana mengatur dan memimpin sebaik-baiknya dinas umum. Di Indonesia, tokoh Suryaningrat (1980) menyebut, ilmu pemerintahan adalah salah satu dari ilmu-ilmu sosial, dengan sasarannya berupa gejala sosial yang mengandung sifat pemerintahan.
“Perkembangan keilmuan itu ternyata kan tidak juga terlepas dari background study orang-orang yang kemudian aktif mengembangkannya,” tandasnya.
Mudiyati menegaskan, disiplin ilmu pemerintahan secara keseluruhan baik dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling melengkapi. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek ini, ilmu dapat berkembang secara holistik, lebih terarah, dan memberikan kontribusi yang lebih bermakna bagi perkembangan pengetahuan dan kemanusiaan.
Wiguna Taher
