Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir menegaskan bahwa pihaknya sangat berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan sejumlah menteri di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Dia menilai para menteri tersebut dapat menguraikan semua data penting yang dibutuhkan.
“Kami ajukan tadi empat menteri itu saja. Karena dengan empat menteri itu bisa menguraikan semua sebetulnya,” kata Ari di gedung MK, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (29/3/2024).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo menyebut, akan membahas usulan Tim Hukum Anies-Muhaimin untuk menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
“Ya nanti kami bahas itu, empat menteri ya,” kata Suharyoto di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).
Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
“Tapi itu keputusannya pada majelis nanti menerima atau tidak. Karena kami tidak punya kemampuan menghadirkan menteri-menteri tersebut,” kata Ari di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).
Ari menyebut, menghadirkan para pihak terkait untuk mencerikan fakta sebenarnya. Terlebih, menurutnya, masyarakat harus tahu bagaimana penggunaan anggaran negara serta keterlibatan Menteri Sosial dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh sehingga yang tadi kami sampaikan di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi MK sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan seadil-adilnya,” jelasnya.
