Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak asal tak gunakan fasilitas negara. Dia meminta pejabat publik untuk tetap menjalankan netralitas.
“Netral itu tidak perlu mengeluarkan effort (upaya) apapun. Tapi kalau intervensi itu harus ada effort. kalau mau terlibat itu harus ada effort khusus. jadi menurut saya udah jalankan saja netralitas, toh ini sedang menceritakan sejarah kok bukan memenangkan salah satu,” kata Anies di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, Kamis (25/1/2024).
Selain itu, Anies juga percaya bahwa ASN, TNI dan Polri akan menjaga netralitas. Sebab, lanjut dia, aparat bertugas mengikuti sumpah yang diucapkan.
“Jadi sumpah itu, diatas instruksi atasan dan sumpah itu harus di jaga, dan saya percaya TNI Polisi dan ASN orang-orang yang akan menjaga sumpah itu. Ini akan dipertanggungjawabkan bukan hanya dihadapan Allah,” ujarnya.
Pernyataan mengejutkan diucapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. “Presiden tuh boleh loh kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
