PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Gubernur Maluku Murad Ismail masih tetap menjadi kader partai meski sudah dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Maluku.
“Pemecatan sebagai anggota partai belum,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Sadarestuwati atau Restu kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).
Dia mengatakan PDIP akan memecat Murad Ismail jika nanti mengikuti jejak istrinya yang berpindah partai politik. Namun sejauh ini Murad masih tercatat sebagai kader PDIP.
“Pak Murad diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPD. Dan surat itu sudah keluar. Namun bila Pak Murad bergabung dengan partai lain, maka partai akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemecatan sebagai kader partai,” kata Restu.
Dia menegaskan keputusan PDIP memecat Murad dari jabatan Ketua DPD PDIP Maluku karena yang bersangkutan melanggar aturan internal partai. Sebab di PDIP mengharuskan jika suami-istri atau keluarga harus berada dalam satu partai.
“PDI Perjuangan mempunyai peraturan partai yang menyebutkan bahwa suami-istri tidak boleh berasal dari partai yang berbeda. Dan di sini jelas bahwa Pak Murad telah melanggar peraturan partai dengan memperbolehkan istrinya untuk bergabung dengan partai lain maka partai harus mengambil tindakan tegas sebagai konsekuensi dari keputusan yang sudah diambilnya,” katanya.
Kesalahan lain yang dilakukan Murad adalah sikap arogan saat proses klarifikasi perpindahan sang istri ke partai lain. Sebab saat itu Murad bersikap emosional terhadap perwakilan DPP PDIP.
Sikap tersebut melanggar etika karena DPP PDIP sudah merekomendasikan Murad Ismail saat maju di Pilkada Maluku lalu.
“Beliau justru menunjukkan arogansinya, emosional, dan tidak menjelaskan secara baik. Bahkan beliau merasa dirinya bukanlah orang partai. Hal ini sangat mencederai PDI Perjuangan yang nyata-nyata telah mengusung beliau sebagai calon Gubernur pada saat itu dan menjadikannya sebagai ketua DPD PDI Perjuangan,” katanya.
