Saat ini hingga 89 persen bahan pakan budidaya ikan nasional masih merupakan produk luar negeri atau impor. Dalam jangka panjang kondisi ini bisa menyulitkan usaha peternakan.
Hal ini diakui Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, dalam Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru: Sinergitas Pusat dan Daerah Menuju Perikanan Budidaya yang Modern, Mandiri, dan Berkelanjutan di Jakarta, Senin (18/12/2023).
“Kita belum punya kemampuan subsitusi pakan, yang terjadi seluruh (bahan) pakan kita masih impor. Jumlahnya kurang lebih 89 persen itu impor. Ini repot kalau impornya ditutup budidaya akan kesulitan,” jelas Menteri Sakti.
Dalam kesempatan itu, Menteri KP, Sakti Trenggono mengharapkan situasi ini harus menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi untuk Masyarakat Akuakultur Indonesia dan perguruan tinggi harus mengambil bagian untuk mengatasi hal ini.
Menurut Menteri Sakti, salah satu caranya adalah merencanakan substitusi pakan alternatif. Dengan demikian, Indonesia harus banyak belajar dari negara maju.
Sebab, tidak ada salahnya Indonesia belajar dari negara maju tentang pakal alternatif. Apalagi Indonesia bisa ketinggalan jika tidak menguasai pengetahuan masalah tersebut.
“Tidak ada salahnya kita belajar ke negara maju, dan kita lakukan di negara kita agar cepat paling tidak setara, karena kebutuhan protein terus meningkat. Apabila kita tidak mampu melakukan itu, ujungnya kita akan jadi negara yang sangat ketinggalan (soal pakan ikan,” paparnya.
