Pemerintah sudah setuju memberikan perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga 2061 bila kontraknya habis di 2041. Freeport dianggap sudah menguasai teknik tambah atau “jago ngebor” di Papua.
Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu segera mendapatkan perpanjangan kontrak 20 tahun lagi. Dalam aturan resmi yang ada, Freeport memang bisa diperpanjang izin operasinya bila masih memiliki cadangan.
“Freeport ya (izin tambahannya) itu 2061, kan dia sudah sekian puluh tahun. Dalam persyaratannya ada cadangan, masa kita mau putusin terus nyari lagi,” kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif ketika ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Sebenarnya pemerintah sudah memiliki holding BUMN tambang yakni MIND ID yang bisa mengelola tambang Freeport. Sedangkan untuk operasional, nantinya hak operasi akan berada di bawah MIND ID. Pasalnya, saham Freeport secara mayoritas akan dipegang holding tambang BUMN setelah kontraknya diperpanjang, dengan melakukan divestasi saham tambahan 10 persen.
Namun, urusan teknis pertambangan bukan tidak mungkin MIND ID akan tetap menggandeng Freeport McMoran. “Dipegang mayoritas Indonesia, operatorship-nya MIND ID. Kalau teknik pertambangan dan segala macam tetap saja, kita perlu yang jago ngebor,” ujar Arifin.
Arifin mengatakan saat ini Freeport fokus untuk mengolah cadangan emas dan tembaga di tambang yang ada di bawah tanah alias underground. “Ya sekarang fokus di underground, tapi juga banyak tuh di bawah-bawah itu,” sebut Arifin.
Dia melanjutkan urusan teknis pertambangan memang perlu melihat kapabilitas. Hal ini dilakukan agar produktivitas bisa terjaga. Makanya, Freeport masih diperbolehkan untuk diperpanjang kontraknya.
“Untuk operator, jadi gini, kan kita lihat cappability, kita juga mengharapkan yang meng-operate itu yang mampu supaya meng-operate tambang mineral maupun migas produktivitasnya bisa tinggi kemudian efisien. Kita bisa korporasi untuk itu,” beber Arifin.
Saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11/2023) lalu, terjadi kesepakatan barter.
Pemerintah akan mendapatkan 10 persen saham Freeport lagi menjadi 61 persen. Sedangkan Freeport akan mengantongi izin tambang selama 20 tahun lagi bila berakhir tahun 2041 mendatang.
