Meski targetnya di tahun 2024, pemerintah tetap yakin dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Padahal target di tahun 2023 ini turun hingga 1,04 persen. Apa saja jurus ampuhnya?
Data terakhir per September 2022 masih di angka 1,74 persen. “Ada tiga langkah yang kita lakukan, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, serta penanganan berbasis kantong kemiskinan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dalam rapat kerja bersama DPR, seperti dikutip Jumat (9/6/2023).
Target penurunan kemiskinan ekstrem ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022.
Dalam rapat di DPR tersebut juga membahas rencana kerja dan anggaran Kemenko PMK dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.
Rapat yang dipimpin Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dia melanjutkan, ada tiga program prioritas yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK yakni penurunan kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.
Untuk program percepatan penurunan prevalensi stunting, pada tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai angka 14 persen. Angka stunting pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai angka 17,5 persen.
Beberapa langkah kebijakan antara lain melakukan intervensi spesifik dan sensitif di setiap daerah, pemenuhan sarana dan prasarana seperti Antropometri dan USG, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta akses air bersih hingga sanitasi di desa.
Adapun terkait dengan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi salah satu prioritas, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 4 periode ini menyatakan, program ini menjadi titik kulminasi dari pembangunan manusia Indonesia.
“Semua yang kita lakukan sebelum mereka masuk ke dunia kerja akan percuma kalau pendidikan dan pelatihan vokasi ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya,” jelas Mantan Mendikbud pada Kabinet Jokowi Jilid Satu ini.
