Kabar miring tentang kereta cepat China yang akan dilaunching 18 Agustus 2023, buru-buru dibantah Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan.
Dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Jumat (9/6/2023), Menko Luhut bicara keras. Dia mati-matian membela proyek senilai US$7,3 miliar, setara Rp109,5 triliun.
Wajar saja Menko Luhut ngotot membela proyek kereta cepat yang kerap dilanda masalah ini. Karena, dia ditunjuk Presiden memimpin Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Keputusan itu tersemat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, yang diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021.
“Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di bawah koordinasi Kemenko Marves. Jadi jangan kita sendiri yang bikin berita hoaks, bahwa ini gagal. Sampai hari ini, tidak ada. Semuanya terkendali,” tegas Menko Luhut.
Sebelum resmi beroperasi, kata Menko Luhut, kereta cepat Jakarta-Bandung bakal diuji-coba pada pertengahan bulan ini. “Kami akan mulai trial (kecepatan) 300 km per jam, apakah mungkin tanggal 15-16 (Juni). Itu saya persilahkan mungkin Pak Ketua (Banggar) mau hadir sama-sama saya, kita coba kereta api cepat ini dengan 300 km,” katanya.
Setelah uji coba, ia mengatakan kereta api cepat ini akan disiapkan untuk beroperasi penuh pada Agustus 2023. Tahap awal operasi, kereta ini akan digratiskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta cepat. “Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam,” katanya.
Masih kata Mantan Danjen Kopassus ini, jarak Jakarta-Bandung bisa ditempuh kereta cepat ini, dalam waktu 1 jam. Bahkan bisa lebih singkat lagi.
Sebelumnya Kantor Berita Reuters mengabarkan adanya penolakan dari 3 kontraktor proyek yakni Mott Macdonald, PwC, dan Umbra terkait rencana launching pada 18 Agustus 2023. Alasannya, masih banyak sarana dan prasarana di stasiun kereta cepat yang belum tersedia. Mereka pun tak mau mengeluarkan sertifikat laik operasi.
Penolakan itu bersumber dari dokumen internal bertajuk Laporan ‘Progress Update’ tertanggal 14 Mei 2023. Kabarnya juga, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senada dengan 3 kontraktor itu.
Mengingatkan saja, proyek yang selalu dibanggakan Jokowi ini, menjadi sorotan publik lantaran mahal. Terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar, setara Rp18 triliun.
Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai US$7,3 miliar atau setara Rp108,14 triliun. Nilai setelah pembengkakan ini sejatinya bahkan sudah jauh melampaui investasi dari proposal Jepang melalui JICA yang memberikan tawaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$6,2 miliar (Rp93 triliun), dengan bunga 0,1 persen.
Membangun kereta cepat, biayanya memang mahal. Negeri jiran sekelas Singapura atau Malaysia saja, mundur. Padahal, keduanya sudah membangun sebagian konstruksinya. Karena ya itu tadi, super mahal.
Iwan Purwantono
