Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan tenaga kerja Indonesia membutuhkan fleksibilitas dan kompetensi di bidang digital agar lebih mumpuni di masa mendatang. Karena itu, pelatihan vokasi menjadi bagian dari akselerasi kompetensi SDM nasional untuk kebutuhan tersebut.
“Semua tenaga kerja harus bersiap dan terbiasa menghadapi pola pengembangan diri sepanjang hayat. Artinya pelatihan vokasi untuk re-skilling dan up-skilling adalah bagian dari lifelong learning sebagai upaya work-life balance,” tutur Menko Airlangga saat mewakili Presiden Joko Widodo, dalam acara “Kick-Off Pelatihan Vokasi Tahun 2022” secara virtual, Sabtu (19/3/2022).
Airlangga mengaku, pelatihan vokasi menjadi solusi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil. Menurut dia, insan pelatihan vokasi akan memegang peranan penting untuk kemajuan Indonesia.
Ia menilai isu ketenagakerjaan menjadi bagian penting kemajuan pembangunan dan perekonomian nasional. Pemerintah, kata dia, sudah menetapkan sasaran pembangunan nasional periode 2019-2024 menitikberatkan pada peningkatan investasi.
Dalam konteks ketenagakerjaan, ada sejumlah alasan peran investasi menjadi sangat penting. Yakni, membuka lapangan kerja, memperbesar peluang alih teknologi dan pengetahuan, memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong peningkatan produktivitas, dan memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
SDM Mumpuni Genjot Produktivitas
Airlangga menuturkan, perbaikan produktivitas tenaga kerja bisa dilakukan dengan dukungan kualitas SDM yang mumpuni. Salah satunya dengan akselerasi kemampuan SDM melalui pelatihan-pelatihan.
“Kualitas SDM mumpuni akan memperbaiki tingkat produktivitas, dan tentunya akan menjadi pertimbangan utama investor dalam dan luar negeri ketika akan menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar Menko Airlangga.
Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, pandemi Covid-19 membuat SDM harus bisa mengimbangi akselerasi di sektor digital.
Selain pelatihan vokasi, Airlangga meminta Kementerian Ketenagakerjaan sebagai koordinator pembinaan pelatihan vokasi bersama seluruh pihak terkait terutama dunia industri agar lebih adaptif dengan perubahan. Terutama dalam pengembangan kompetensi digital.
“Tak lupa, juga harus mengintegrasikan antara jaminan sosial tenaga kerja dan pelayanan informasi pasar kerja agar mampu melindungi tenaga kerja saat krisis,” ucapnya.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, ada insentif pajak hingga 200 persen dari investasi yang dilakukan perusahaan atau industri yang mendukung pelatihan vokasi.
“Saya berharap program link and match dengan pola ini dapat terus didorong dan direalisasikan, karena bagi dunia industri artinya ini dilakukan sesuai kebutuhan. Biaya ditalangi oleh industri dan dibayar pemerintah sampai dua kali lipatnya, atau bisa dibilang mendapatkan insentifnya 100 persen,” imbuh Airlangga tegas.
