Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk keluar dari middle income trap alias jebakan kelas menengah di negara berkembang, salah satu strateginya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata ke berbagai daerah.
“Strategi tersebut yaitu melalui hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk mendukung pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur publik,” ujar Sri Mulyani dalam Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue di India, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin (17/7/2023).
Dengan peningkatan infrastruktur publik oleh pemerintah daerah, ekonomi daerah akan bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan ketimpangan sosial.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menambahkan, strategi lainnya yakni dengan pemberian akses dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui pinjaman lunak (soft loan) BUMN.
Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi melalui pembiayaan publik-swasta, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah.
Selain itu, demi memperkuat komitmen Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan Indonesia juga dicanangkan pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, dengan pemerintah telah memperkenalkan ESG Framework for Infrastructure Financing, yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.
Menkeu berharap para anggota G20 bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dalam forum Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting.
