Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS yang mendekati Rp16.000 per dolar AS hingga saat ini belum terlalu mempengaruhi anggaran belanja subsidi energi di APBN 2023.
Namun dengan pelemahan tersebut, Menkeu Sri Mulyani dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya sudah dipanggil Presiden Joko Widodo seiring perkembangan situasi geopolitik dan keamanan di Timur Tengah.
Apalagi kawasan tersebut merupakan konsentrasi produksi komoditas energi yang mempengaruhi rantai pasok dan harga di tingkat global. “Kita sampai hari ini belum melihat itu sebagai hal yang signifikan,” kata Sri Mulyani yang juga ketua KKSK ini. Adapun KKSK terdiri dari Gubernur BI, Ketua Komisioner OJK dan Ketua LPS.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga terus memantau potensi-potensi diperlukannya penyesuaian terhadap pagu belanja di APBN yang dipicu situasi ekonomi global saat ini. “Makro semua akan kita terus pantau ya karena semua kan bergerak. Harga minyak, nilai tukar, suku bunga, kita akan lihat bagaimana adjusment-nya terhadap APBN,” kata Menkeu Sri Mulyani, Senin kemarin.
Kurs rupiah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pelemahan menyusul semakin menguatnya mata uang greenback dolar AS setelah pelaku pasar mengantisipasi potensi suku bunga tinggi dan menguatnya perekonomian di Amerika Serikat.
Jika kurs dolar AS terus menguat, maka dikhawatirkan berdampak pada kenaikan belanja subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik di APBN.
Pada penutupan perdagangan pada Senin ini, dolar AS terus menunjukkan penguatan. Kurs rupiah ditutup melemah sebesar 61 poin atau 0,38 persen menjadi Rp15.994 per dolar AS dari penutupan sebelumnya sebesar Rp15.873 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin ini turut melemah ke posisi Rp15.943 dari sebelumnya Rp15.856 per dolar AS.
Adapun realisasi belanja subsidi energi di APBN 2023 hingga akhir Agustus 2023 mencapai Rp90,84 triliun, yang terdiri atas subsidi BBM dan subsidi elpiji tabung 3 kg Rp53,64 triliun, sedangkan subsidi listrik mencapai Rp37,20 triliun.
Khusus untuk subsidi listrik, berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Agustus 2023, besarannya sudah 51,26 persen dari pagu atau mengalami kenaikan sebesar 20,46 persen.
