Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah bermuatan politik. Tetapi untuk menjaga daya beli masyarakat yang bersamaan saat menjelang pilpres.
Menkeu mengungkapkan pada 2024 anggaran bansos Rp493,5 triliun. Anggaran ini naik Rp20,5 triliun dibanding 2023 lalu. Bahkan sudah mendapat persetujuan DPR saat membahas RAPBN 2024.
Target bansos menggunakan anggaran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik. Harapannya dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga komoditas bahan pokok yang terjadi belakangan ini.
“Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” katanya dalam tayangan video hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip Kamis (1/2/2024).
Dalam kesempatan itu, menkeu mengingatkan intervensi APBN dalam membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga pangan tidak hanya melalui bansos. Misalnya anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada 2023 dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.
“Ini termasuk berbagai program untuk ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, juga pengembangan sentra produksi,” kata Sri Mulyani lagi.
