Menjelang pensiun, utang pemerintahan Presiden Jokowi terus menggunung. Bulan pertama 2024 saja, utang bertambah Rp107,6 triliun. Wajar jika ada ekonom yang meramalkan Jokowi akan mewarisi utang hampir Rp9.000 triliun.
Dikutip Sabtu (24/2/2024), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penarikan utang anyar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Januari 2024, sebesar Rp107,6 triliun. Atau setara 16,6 persen dari target utang di APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
“Pembayaran anggaran on track, kita telah melakukan realisasi pembiayaan sebesar Rp107,6 triliun di 2024 ini, khususnya di Januari,” kata Suahasil.
Adapun realisasi ini juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada Januari 2022 yang saat itu sebesar Rp95,62 triliun.
Suahasil menyebut pemerintah akan terus melakukan pemantauan atas dinamika pasar keuangan, sehingga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bisa dilakukan secara efisien dan bisa memitigasi seluruh risiko di tingkat global.
“Tentu kita akan terus melakukan pemantauan atas dinamika pasar keuangan supaya kita dalam menerbitkan SBN bisa terus betul-betul secara efisien dan mengantisipasi dan memitigasi seluruh risiko dari kondisi di tingkat global,” jelasnya.
Menurut dia, Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia, serta pembiayaan dilakukan secara prudent dan fleksibel.
“Kalau kita mengatakan fleksibel, artinya pengadaan utang selalu kita pikirkan dałam konteks timing, kapan, besarannya, bentuk instrumennya, dan currency mix,” kata Suahasil.
Perlu diketahui, APBN 2024 hingga akhir Januari mencatatkan surplus sebesar Rp31,3 triliun atau 0,14% PDB, dengan keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp61,4 triliun.
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp184,2 triliun atau 5,5 %
pagu APBN. Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat, di mana sampai dengan 31 Januari 2024 mencapai Rp87,8 triliun (10,2% dari pagu APBN).
Pada 2021, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini pernah meramalkan bahwa utang warisan pemerintahan Jokowi ke presiden berikutnya, bisa mencapai Rp 10.000 triliun.
Bila dibiarkan, menurut dia, APBN akan lumpuh karena terlilit beban utang dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar. “APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi,” kata Didik seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis, 24 Juni 2021.
Ternyata, prediksi itu nyaris benar. Data Kemenkeu dalam buku APBN KiTa, mencatat posisi utang pemerintahan Jokowi, mencapai Rp8.144,69 triliun per 31 Desember 2023. Jumlah itu setara 38,59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
