Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (25/10/2023) kembali melantik Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi. Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya terhadap Amran. Namun kali ini tugas Mentan jelas lebih berat.
Amran sebelumnya pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019. Pria asal Bone, Sulawesi Selatan itu pun langsung bekerja di hari pertamanya sebagai menteri. Amran datang ke kantor pusat Kementan, Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.30 WIB langsung berkordinasi dengan para pejabat dan seluruh jajaran di lingkup kementan.
Amran mengatakan fokus kerja dalam satu tahun ke depan adalah memperkuat produksi berbagai komoditas strategis seperti padi dan jagung. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta meningkatkan produksi berbagai komoditas strategis. Amran mengaku optimis target tersebut dapat tercapai seperti yang pernah dilakukan pada 2017 dan 2021 lalu. “Satu tahun ini saya fokus pada produksi padi, jagung dan kedelai. Kita menekan dulu impor agar bisa swasembada,” ujar Mentan.
Mengenai perubahan cuaca ekstrem el nino yang saat ini tengah berlangsung, Amran mengeklaim sudah pernah melalui masa sulit tersebut pada tahun 2015. Waktu itu, el nino dapat dilewati dan produksi tetap tinggi. “Kita sudah pernah melewati el nino dengan sangat baik. Jadi tahun ini kita hadapi juga dengan cara yang terbaik,” katanya.
Amran mengatakan semua program yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara akan dilanjutkan. Dia mencontohkan jaman dia memimpin Kementan ada program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau yang dikenal dengan Program Serasi. “Semua program yang baik akan kita lanjutkan. Kita sudah pernah swasembada dan harus kita capai kembali,” katanya.
Kinerja Mentan Amran Sebelumnya
Bagaimana kinerja Mentan Amran sebelumnya? Ada beberapa indeks produksi pertanian mengalami kecenderungan meningkat di masa kemempinan putra kelahiran Bone, 27 April 1968 itu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks produksi pertanian pada 2014 mencapai level 118,95. Naik menjadi 121,94 pada 2015 menjadi 122,65 pada 2017 dan 150,11 pada 2018. Di masa terakhir jabatan Amran atau 2019, indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 162,26.
BPS juga mencatat dalam periode 2015-2017, indeks produksi tanaman pangan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat. Namun, sejak 2018 indeks tanaman pangan mengalami penurunan. Indeks tanaman pangan 2019 tercatat 94,42, turun sebesar 0,88 poin dibandingkan 2018.
Tercatat pula, indeks produksi padi 2019 mencapai 82,15 dengan komoditas penyumbang terbesar adalah padi sawah. Kemudian, indeks produksi palawija 2019 mencapai 114,44 atau naik sebesar 1,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2019, indeks produksi hortikultura meningkat sebesar 17,25 poin dibanding tahun 2018, yaitu dari 95,18 (angka revisi) menjadi 112,43.
Indeks produksi sayur-sayuran dan buah buahan masing-masing naik sebesar 4,70 dan 11,33 poin. Untuk kelompok sayur-sayuran, bawang putih merupakan komoditas sayuran dengan peningkatan indeks tertinggi yaitu sebesar 402,79 poin dibandingkan tahun 2018.
Pada 2019, indeks produksi perkebunan juga meningkat dari 143,45 menjadi 151,92 (angka sementara) atau naik sebesar 8.47 poin dari 2018. Secara umum, indeks produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar masing-masing meningkat sebesar 6,24 dan 13,20 poin dari tahun sebelumnya.
Di sektor peternakan, indeks produksi peternakan meningkat. Pada 2019, indeks produksi peternakan adalah 275,63 atau meningkat sebesar 2,85 poin dari indeks 2018 sebesar 272,78 (angka revisi). Komoditas yang mengalami peningkatan indeks produksi paling besar adalah daging ayam ras pedaging sebesar 7,05 poin diikuti telur ayam ras sebesar 6,91 poin dan telur ayam buras sebesar 4,51 poin. Sedangkan, komoditas yang mengalami penurunan indeks produksi terbesar adalah daging kerbau sebesar 3,82 poin.
Selain di sektor produksi Amran juga telah mencabut uang perjalanan dinas kementeriannya sebesar Rp800 miliar untuk dialokasikan bagi peningkatan produksi tanaman pangan. “Pada 2018, sebanyak 85 persen dari APBN Kementan, dialokasikan untuk meningkatkan produksi seluruh sektor tanaman pangan dan membantu petani,” katanya pada Februari 2018.
Aset Menyusut dan Reformasi SDM
Ada yang unik saat Mentan Amran menjabat sebelumnya. Hartanya bukannya bertambah malah menyusut sebesar Rp50 miliar. Jumlah harta kekayaan Amran Sulaiman per 31 Desember 2018, sebagaimana Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang disampaikan Amran kepada KPK, tercatat Rp274.902.380.449, serta utang sebesar Rp309.380.449.
Harta kekayaan Andi Amran Sulaiman itu kemudian menyusut selama menjadi menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal pada laporan harta kekayaan yang disampaikan ke KPK per 5 November 2014, atau tahun pertama menjadi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman memiliki harta kekayaan sebesar Rp325.269.766.352, atau menyusut sekitar Rp50.367.385.903.
Selain itu, satu hal yang paling menonjol dari sosok Andi Amran Sulaiman adalah sikap ketegasannya. Menteri Amran sudah melakukan demosi dan mutasi 1.296 pegawai Kementan sebagai bagian dari reformasi mental sumber daya manusia (SDM). Dari jumlah itu, demosi dan mutasi juga dilakukan terhadap 435 pegawai Badan Karantina Pertanian.
Andi Amran pernah dalam waktu sehari mencopot 5 pejabat pada satu direktorat jenderal Kementan. Mereka yang dipecat adalah satu pejabat eselon 1 dan 4 direkturnya. Hal itu dilakukan malah sebelum KPK mentersangkakan oknum tersebut. Sejak memimpin Kementan, memang Mentan Andi Amran mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kantor.
Impor Beras Sempat Menjadi Perdebatan
Namun tak semua program Amran sebelumnya yang berjalan mulus. Salah satu yang sempat ramai di 2018, terjadi kenaikan impor beras yang signifikan, dari tahun sebelumnya 305.000 ton menjadi 2,2 juta ton. Melonjaknya impor beras jelang Pemilu 2019 sontak menimbulkan pertanyaan mengingat pemerintah kala itu telah mencanangkan program kemandirian pangan.
Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga beras medium nasional sudah mencapai Rp11.950 per kilogram (kg) per 12 Januari 2018. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dipatok mulai Rp9.450 per kg hingga Rp10.250 per kg.
Saat itu Amran mengatakan pemerintah sebetulnya telah berupaya untuk meningkatkan produksi beras dan menahan diri untuk impor beras dalam dua tahun terakhir. Ia juga masih optimistis beras akan mengalami surplus setelah panen raya terjadi Februari.
“Selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan,” kata Bhima Yudhistira Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Rabu (25/10/2023). Kementan ketika itu berkilah bahwa pengadaan beras dimanfaatkan untuk kebutuhan beras premium.
Demikian pula impor gula yang mengalami lonjakan. Celios mencatat, impor gula mencapai 6 juta ton dengan nilai US$1,7 juta. “Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi Menteri Pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama,” ujarnya.
Catatan bagi Mentan Baru
Celios juga memberikan sejumlah catatan. Tugas berat yang harus segera dilakukan adalah menyelesaikan masalah pupuk mengingat panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen akan berlangsung pada Februari hingga Juni 2024. “Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar,” kata Bhima.
Tugas berat lainnya adalah mempercepat infrastruktur pertanian, utamanya perbaikan sarana irigasi, bendungan, dan gudang penyimpangan pangan di berbagai daerah. Untuk tugas ini, Kementan harus terus terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN. Demikian pula food estate dan Reforma Agraria juga harus turut menjadi perhatian.
“Mentan Amran Sulaiman perlu mengurai benang kusut dari program tersebut. Dengan begitu, optimalisasi lahan pertanian berkorelasi dengan naiknya produksi pangan, peningkatan ekspor produk agrikultur, dan mencegah deforestasi,” tambahnya.
Sisi anggaran juga tak luput dari perhatian Bhima. Menurutnya, Mentan saat ini akan sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Mengingat masa jabatan Mentan efektif kurang dari 1 tahun, sementara anggaran Ketahanan Pangan sudah disahkan dalam APBN 2024. Dia juga sangsi anggaran subsidi pupuk yakni Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam, mengingat masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk.
Tak ketinggalan pula soal regenerasi petani. Bhima menuturkan, saat ini tenaga kerja usia produktif kian menjauhi sektor pertanian. “Kuncinya adalah pemberian dukungan teknis, jaringan pasar, dan digitalisasi di sektor pertanian,” ujarnya.
