Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Rakernas PDIP yang mengambil tema ‘Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat’ turut menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dedi menyebut tema kerakyatan memang sering diambil oleh PDIP, baik di daerah maupun nasional. Namun menurutnya, tema ini tidak benar-benar akan menjadi acuan kerja.
“Karena sampai hari ini, meskipun 10 tahun berkuasa, persoalan rakyat mulai dari petani, nelayan, buruh, semuanya masih serupa, yakni kesulitan,” ujar Dedi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/10/2023).
Adapun momentum saat ini, lanjut Dedi, memang ada nuansa menyorot Menhan Prabowo Subianto. “Terlebih elite PDIP sudah mulai menuntut adanya pembicaraan kegagalan Food Estate, situasi tentu secara tidak langsung kritikan kuat pada Jokowi juga,” kata Dedi.
Lebih lanjut dia menilai bahwa Jokowi dalam situasi saat ini memang pantas dikritik keras menyangkut soal pangan.
“Setidaknya soal pangan, karena dua hal. (Pertama), ia menjanjikan kesejahteraan melalui kebijakan tidak impor, namun situasinya berbalik. Lalu (kedua), situasi itu tidak ada kompensasi bagi publik, misalnya membuat program subsidi pangan, justru yang ada meningkatkan harga pangan,” terang Dedi.
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menitipkan pesan krusial berkaitan dengan upaya menciptakan kedaulatan pangan. Salah satunya terkait menjaga agar lidah masyarakat tak terjajah dengan makanan impor.
“Apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno bahwa dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor. (Ini) bisa menjadi bahan untuk kritik atas praksis ideologi di bidang pangan,” kata Megawati saat Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).
Rakernas partai berlambang banteng moncong putih itu kali ini mengambil tema ‘Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat’.
Lebih jauh, Megawati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji kembali aturan impor gandum. Sebab, bea atau pajak masuk impor gandum ke Indonesia tercatat nol persen.
“Saya bukannya anti gandum saya juga senang hamburger, mie, tetapi mengingat gandum tadi tidak bisa ditanam di sini,” ujar Megawati, menambahkan.
Presiden ke-5 RI itu menekankan pentingnya bea yang tinggi untuk gandum agar tidak adanya ketergantungan kepada hasil pertanian yang sulit ditanam di Indonesia itu. Padahal, Megawati mengatakan banyak sumber pangan lain untuk masyarakat Indonesia.
“Bukankah kita memiliki 10 sumber pangan lainnya, yaitu henjali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorgum, sukun, talas, dan ubi jalar yang tentunya kalau diolah dan di-back-up oleh BRIN kita ini, maka bisa menyubstitusi (mengganti) gandum sekiranya bea masuk bisa diterapkan dapat diterapkan dalam masa transisi maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum,” beber Megawati.
—
Dorong Perkembangan Pangan, PDIP Sampaikan Hasil Rakernas IV
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan (PDIP) hari ini, Minggu (1/10/2023), menjadi hari terakhir pelaksanaannya. Atas dasar itu, partai berlogo moncong putih tersebut menyampaikan beberapa hal strategis yang dikhususkan dalam mengembangan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
“PDI Perjuangan mencita-citakan agar ke depan seluruh keanekaragaman dan kekayaan sumber pangan, baik dari darat maupun laut, dapat menjadi salah satu lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam pidatonya di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).
Berkaitan dengan pemikiran tersebut, Hasto kemudian menyampaikan bahwa Rakernas IV PDIP merekomendasika pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia yang terdiri dari pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara berkelanjutan melalui variasi pangan lokal.
Selanjutnya dalam rangka mendukung pangan nasional, PDIP merekomendasikan peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Melalui penetapan harga dasar produk pangan penting dan perlindungan harga di ingkat produsen,” ujarnya.
Selain itu, PDIP juga menyarakan pemerintah untuk konsisten dalam melaksanakan perlindungan lahan produktif dari ahli fungsi lahan. Dan juga, mendukung kebijakan moneter, fiskal serta akses pembiayaan bagi petani, nelayan hingga produsen pangan lainnya.
“(Selanjutnya) Peningkatan teknologi pengelolaan atau hilirisasi komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi,” ujar Hasto.
Ditambah, PDIP juga turut merekomendasikan dalam membangun sinergitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksananya. Dan yang terakhir, ujar Hasto, pemerintah diminta untuk memberlakukan bea masuk bagi impor pangan sebagai upaya untuk melindungi komoditas pangan dalam negeri.
“Dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara keberlanjutan,” ungkapnya.
