Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas partainya berkaitan dengan posisi ketum partai, ditujukan untuk menyentil keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalimat Megawati itu besar kemungkinan ditujukan pada manuver politik Kaesang di PSI, yang dinilai tidak sesuai dengan model kaderisasi ala PDIP,” ujar Umam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (2/10/2023).
Bagi Megawati, menurut dia, proses pentapan figur politisi sebagai ketum parpol ala Kaesang dinilainya merepresentasikan pola rekrutmen dan kaderisasi yang karbitan dan tidak mencerminkan nilai-nilai perjuangan, loyitas, dan kegigihan yang ditanamkan PDIP.
Ia juga menilai bahwa jika menelisik tradisi politik Jawa, pernyataan Megawati bisa jadi merupakan bentuk kemarahan dan kekecewaan Presiden ke-5 RI tersebut terhadap Kaesang dan keluarga Jokowi yang mengabaikan AD/ART PDIP dan lebih memilih PSI.
Selain itu, Umam mengatakan bahwa pernyataan Megawati bisa jadi dialamatkan pula kepada Jokowi, yang beberapa hari lalu namanya diusulkan oleh Guntur Soekarnoputra sebagai Ketum PDIP selanjutnya, menggantikan Megawati.
“Jika benar, maka statement Megawati ini bisa dimaknai sebagai penolakan terhadap usulan Guntur tersebut. Sebab sejak awal Megawati telah mewanti-wanti para kadernya, termasuk bacapres Ganjar Pranowo untuk tidak ikut campur dalam subsesi kepemimpinan PDIP,” tutur Umam.
Hal ini, lanjut dia, konon termaktub dalam dokumen perjanjian yang ditandatangani Ganjar saat menerima mandat sebagai bacapres dari PDIP. “Selain itu usulan Guntur juga dipandang agak bias kepentingan dan subjektivitas politik pribadinya, yang terkesan ingin membersihkan PDIP dari trah keluarga Megawati,” ujar Umam.
Oleh karena itu, menurut Umam, wajar jika sejak awal Guntur berani menolak secara mentah-mentah rencana pencapresan atau pencawapresan Puan Maharani. Karena itu, dalam konteks suksesi kepemimpinan PDIP, Megawati benar-benar menekankan pentingnya proses kaderisasi berjenjang di PDIP.
“Sehingga dalam berbagai kesempatan Megawati dan PDIP menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Jika Jokowi justru terpancing mengikuti masukan Guntur, maka ia bisa dituduh “dikasih hati malah minta jantung,” tambah Umam.
