Dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) World Trade Organization (WTO) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UAE), Indonesia mendorong WTO segera menyelesaikan perundingan soal pangan dan pertanian yang telah mandek selama 10 tahun terakhir.
Saat memimpin delegasi pada pertemuan Kelompok G33, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, momentum Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat dukungan terhadap penyelesaian perundingan pertanian tersebut.
“Kelompok G33 harus memanfaatkan momentum pertemuan KTM13 WTO untuk mendorong penyelesaian perundingan pertanian di WTO mengingat minimnya perkembangan perundingan ini sejak KTM ke-9 WTO di Bali pada 2013 lalu,” kata Djatmiko dalam keterangan resmi Kemendag yang dikutip Rabu (28/2/2024)
Menurut dia, pertemuan G33 bertujuan juga untuk mengonsolidasikan posisi dan prioritas dalam mendorong tercapainya solusi permanen isu stok pangan publik (Public Stockholding/PSH) pada KTM13 WTO.
Adapun, stok pangan rakyat, kata Djatmiko, dianggap dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan nasional, termasuk memberikan dukungan untuk petani skala kecil.
Ia membeberkan, anggota kelompok G33 yang merupakan negara produsen pangan di WTO telah sepakat untuk mendorong solusi permanen isu stok pangan tersebut.
“Kelompok G33 sepakat untuk menegaskan posisinya melalui pernyataan bersama untuk mendorong tercapainya solusi permanen isu PSH dan mengamankan fleksibilitas khusus bagi negara berkembang dalam implementasi kesepakatan WTO,” beber Djatmiko.
G33 adalah kelompok koalisi negara produsen produk pertanian di WTO. G33 terdiri atas 47 anggota dari kelompok negara berkembang dan kelompok negara kurang berkembang.
