Maluku Utara Kaya Nikel, Gubernur Kasuba Akui Tidak Netes ke Rakyatnya

Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba mengakui, pertumbuhan ekonomi bisa menembus 27 persen, namun tidak dirasakan rakyatnya. Kehidupan mereka tetap bergelimang kemiskinan.

Dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, Jakarta, Rabu (21/12/2022), Gubernur Kasuba berani bicara jujur. Dia menyatakan, perekonomian Malut di triwulan III-2022, melesat hingga 27 persen. Ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.

Tapi sayang, tingginya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Malut, tidak berkualitas. Lantaran tidak membuat warga Malut semakin sejahtera. Masalah ini disampaikannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selain itu, Gubernur Kasuba mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut perekonomian Malut tumbuh 27 persen, namun hati-hati.  “Viral Maluku Utara 27 persen, katanya hati-hati. Kalau kita hati-hati akan sulit menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebab di sana, Maluku Utara hampir semua pulau, punya tambang nikel. Yang berpotensi merusak lingkungan,” jelas mantan politikus PKS itu.

Gubernur Kasuba mengatakan, ada dua masalah besar di Malut yang perlu segera diselesaikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi harus diupayakan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan warga Malut. “Kedua, segala bentuk aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan. termasuk kegiatan tambang,” terang putra Halmahera Selatan itu.

Permasalahan, kata dia, anggaran Provinsi Malut kecil, sehingga tidak cukup untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut. Intinya, Gubernur Kasuba ingin adanya tambahan dana untuk daerahnya. “Karena itu, bu menteri saya minta uang saja, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Maluku Utara,” kata Gubernur Kasuba. .

Mendengar curhatan itu, Sri Mulyani langsung menjawab. Maksud pernyataan Presiden Jokowi adalah, mewanti-wanti agar pertumbuhan ekonomi Malut yang sudah tinggi, jangan sampai turun signifikan alias anjlok.

“Untuk Pak Gubernur Maluku Utara, untuk pertumbuhan 27 persen, waktu bapak presiden bicara hati-hati itu, sebetulnya berarti jangan sampai turun lagi. Bukannya jangan sampai tidak meningkat,” jelasnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak kepada kesejahteraan rakyat Malut, Sri Mulyani menyarankan agar APBD diarahkan untuk membangun infrastruktur umum. Sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Bangun infrastruktur, bisa dari APBD atau APBN. Agar masyarakat tidak merasa terisolasi, atau tidak merasakan pembangunan. Ini kita akan melihat, menggunakan instrumen TKDD, atau instrumen di tempat bapak dengan APBD-nya,” terang Sri Mulyani.

Untuk menjaga lingkungan tidak rusak karena praktik pertambangan, Sri Mulyani menyarankan agar Pemda Malut tegas dalam syarat amdal serta berbagai upaya menjaga lingkungan. “Investasi besar mengenai nikel dampak lingkungannya, saya yakin, Ibu Siti (Menteri LHK), waktu investasi sudah ada amdalnya. Sehingga dampak lingkungan seharusnya tidak perlu dikhawatirkan,” jelasnya.