Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Wayan Sudirta buka suara terkait komentar Menkopolhukam Mahfud MD mengenai adanya transaksi di balik meja DPR RI. Menurut Wayan, transaksi tersebut bisa saja terjadi.
“Kalau anggaran bertambah, penyebaran APBN meluas secara teoritis. Secara logika, bisa jadi walau belum ada penelitian yang konkret, data yang konkret,” kata Wayan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (12/9/2023).
Legislator di Komisi III DPR RI itu melanjutkan, persepsi korupsi itu sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Posisi negatifnya memang di “sana-sini” terus terjadi korupsi. Namun, dilihat dari sisi positifnya, angka persepsi korupsi bisa diartikan bahwa transparansi di Tanah Air semakin membaik.
Wayan mengambil contoh terkait transparansi yang buruk di era Orde Baru sehingga tak terlihat angka persepsi korupsi dalam negeri. “Zaman Soeharto, jangan dipikir enggak ada korupsi, banyak korupsinya. Tapi karena transparansi enggak ada, tidak tampak,” katanya.
Oleh karena itu, Wayan ingin Indonesia mampu meniru apa yang dilakukan Hong Kong dalam upaya memberantas korupsi. Pasalnya, lembaga pemberantasan korupsi di negara itu dan pemerintah berkolaborasi maksimal. Tujuannya, untuk melakukan pengawasan ke internal pemerintah serta aparatnya untuk menelusuri potensi keberadaan tindak pidana korupsi.
“Di Hong Kong misalnya, aparat-aparat penegak hukum lebih dulu diawasi tapi mereka berhasil karena KPK di sana dan pemerintah bersatu. Jadi bersatu pemerintah dan lembaga anti-korupsi itu sangat penting. Bukan untuk membuat KPK tidak independen tapi membuat KPK menjadi lebih kuat ketika berhadapan dengan orang-orang ‘kuat’ yang berada di belakang koruptor,” ujarnya memaparkan.
Diketahui, Mahfud MD mengemukakan tentang mengenai indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2022 yang berada di angka 34. Hasil ini mengalami penurunan empat poin ketimbang tahun 2021.
Mahfud menyebut, angka tersebut menunjukkan korupsi di Indonesia semakin marak. Dia kemudian berupaya mencari tahu pemicu penurunan indeks persepsi korupsi itu dengan menggandeng sejumlah lembaga survei lokal dan internasional. Terungkap, penyebabnya adalah konflik kepentingan di beberapa lembaga negara, salah satunya di DPR. Konflik kepentingan ini, ujar Mahfud menambahkan, memicu terjadnya transaksi di balik meja.
