Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan hasil penelitian Transparansi Internasional. Padahal, biasanya indeks tersebut terus mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya sebanyak 1 angka sejak tahun 1999.
“Apa penjelasannya? karena tadi batas-batas kekuasaan itu bercampur baur,” kata Mahfud dalam Dialog Terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023).
Berdasarkan Transparansi Internasional saat ini, indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan mulai dari 38 menjadi 34. Penurunan berlangsung dari tahun 2021 ke 2022.
Mahfud menjelaskan, batas-batas kekuasaan yang bercampur baur banyak terjadi di pemerintah. Misalnya, seorang anggota DPR yang notabene berasal dari lembaga legislatif, tapi juga memiliki sebuah perusahaan.
“Kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif dalam forum rapat kerja dan sebagainya,” jelas Mahfud yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo.
Lantas, setelah sidang disahkan, tidak sedikit dari mereka yang melakukan transaksi untuk mengembangkan proyek tersebut melalui perusahaan milik anggota legislatif tersebut. Hal ini, ujar Mahfud, wujud konflik kepentingan yang banyak menggerogoti tubuh pemerintahan.
“Di tubuh pemerintahan juga perizinan tumpang tindih sering terjadi. Orang minta izin itu ditahan-tahan, kalau nyuap baru jalan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Mahfud mengakui, tidak sedikit pengusaha yang mengadu kepadanya tentang sulitnya berinvestasi di Indonesia. Hal imbas kewajaran praktik suap-menyuap demi kelancaran setiap proyek yang dikerjakan.
“Nah itu yang harus sekarang ini kita urai dan kita pecah, tidak boleh itu terjadi lagi,” ujar Mahfud menegaskan.
