Ternyata, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin kurang sreg dengan program bantuan sosial (bansos) yang justru gencar dijalankan Presiden Jokowi.
Apalagi, deras mengucur menjelang pencoblosan di bilik suara pada 14 Februari 2024.
Kata Wapres Ma’ruf, semestinya pemerintah mengurangi sedikit demi sedikit bansos. Karena, pemberian bansos secara jor-joran, pada dasarnya tidak mendidik. Bahkan disebutnya sebagai upaya pemerintah melanggengkan kemiskinan.
“Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan. Jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit,” kata Wapres Ma’ruf, Jakarta, dikutip Sabtu (6/1/2024).
Dia berharap, anggaran pemerintah pada 2024 ini, tidak hanya difokuskan untuk bansos. Namun bisa dialokasikan untuk pemberdayaan sosial guna menghilangkan kemiskinan.
“Penting juga untuk meningkatkan kapasitas pengusaha agar tidak hanya berada pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” paparnya.
Kata Wapres Ma’ruf, pemerintah perlu terus mendorong pemberdayaan pengusaha UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.
“Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus, jadi kena stunting terus kan, jadi itu supaya tidak kena stunting dinaikkan,” kata Wapres Ma’ruf.
Tepat pernyataan Wapres Ma;ruf. Sejatinya, derasnya program bansos itu, justru tidak mendidik. Menumbuhkan mental pengemis alias peminta-minta. Apalagi anggarannya cukup gede. Akan lebih bermanfaatkan untuk membantu UMKM bisa naik kelas.
Dalam APBN 2024, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) nyaris tembus Rp500 triliun. Tepatnya Rp493,5 triliun. Atau lebih tinggi ketimbang APBN 2023 senilai Rp439,1 triliun.
Anggaran Perlinsos itu, dicairkan sejak Januari 2024. Mulai dari Bansos PKH dan Kartu Sembako, Bansos Beras 10 Kg, Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud, dan BLT El Nino.
