Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Yulianto Sudrajat menargetkan gudang logistik Pemilu 2024 harus sudah selesai proses kontrak sewanya pada Oktober, agar bisa dipersiapkan sebelum digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik.
“Oktober harus sudah 100 persen, seluruh gudang harus sudah selesai di Kabupaten/Kota, sudah dikontrak untuk keperluan penyimpanan logistik” ujar Yulianto kepada wartawan, Kamis (21/9/2023).
Ia menjelaskan, usai menandatangani sewa gudang itu KPU juga akan mengevaluasi melalui supervisi baik dari tingkat pusat maupun provinsi. KPU, kata dia, harus memastikan kelayakan gudang sesuai dengan standar.
“Berikutnya nanti sekali waktu kita akan turun untuk memastikan standar kelayakan gudang. Kita kebetulan juga sudah pengalaman soal gudang. Tapi kan positioning-nya sewa ya, sewa bisa jadi diperpanjang, bisa jadi enggak,” ucap dia.
Selain menyewa gudang milih perorangan atau swasta, KPU juga meminta gudang pemerintah yang kosong bisa dipinjamkan untuk menyimpan kebutuhan logistik Pemilu 2024.
“Nah strategi KPU di antaranya adalah juga menjalin kerja sama dengan BUMN ya, Bulog, barang kali ada beberapa tempat yang ada di kabupaten/kota, yang gudangnya sementara belum ditempati, itu bisa dipinjamkan oleh KPU,” tutur Yulianto.
Adapun beberapa kriteria kelayakan gudang penyimpanan, Yulianto menjelaskan, tempat tersebut harus bebas banjir, bebas rayap dan tikus, agar kondisi logistik tetap terjaga hingga seluruh rangkaian pemilu selesai dilaksanakan. Menurutnya, gudang milik pemerintah sudah memenuhi standar itu.
“Kalau gudangnya Bulog kan sudah jelas pasti standar ya, cakupan luasnya merupakan bagian dari upaya-upaya penyimpanan, gudang logistik untuk pemilu itu berjalan dengan baik,” kata dia.
