Manajer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu heran dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengimbau pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tak berbicara berlebihan saat debat pilpres.
Aji menilai imbauan tersebut malah memunculkan kesan KPU hendak beri garis batas bagi paslon dalam mengungkapkan gagasan yang akan disampaikan dalam debat.
“Dengan adanya upaya imbauan tersebut, seolah ada pembatasan diskusi dan debat nanti. Itu seperti gaya orde baru (orba). KPU seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya mendemokratisasikan pemilu. Bukan sebaliknya, bergaya seperti rezim orde baru,” kata Aji kepada Inilah.com, di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Padahal, tutur dia, secara prinsipnya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU harus bersifat adil dalam melaksanakan tahapan pemilu yang berlangsung. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.
“Maka jangan sampai dalam mendesain debat nanti ada salah satu paslon yang merasa dirugikan atau merasa di diskriminasikan oleh KPU,” tegasnya.
Diketahui, KPU telah menetapkan jadwal tahapan debat calon presiden dan wakil presiden (capres – cawapres) untuk Pilpres 2024. Anggota KPU RI, August Mellaz menegaskan bahwa debat akan digelar di Jakarta dan dilaksanakan sebanyak 5 kali.
“Tanggal pelaksanaan debat sebagai berikut: Debat I tanggal 12 Desember 2023, Debat II tanggal 22 Desember 2023, Debat III tanggal 7 Januari 2024, Debat IV tanggal 21 Januari 2024 dan Debat V tanggal 4 Februari 2024,” kata Mellaz dalam keterangan tertulisnya, dilihat Inilah.com, Kamis (30/11/2023).
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengingatkan pasangan capres-cawapres untuk tidak bicara sembarangan saat debat pilpres, diharapkan dapat memberikan gagasan yang realistis.
Hasyim berharap pada sesi debat nanti, para kandidat mampu memberikan gagasan yang bisa menjamin keberlanjutan RPJMN. Demikian juga gagasan terkait situasi geopolitik regional, geopolitik global yang itu akan berpengaruh pada situasi lokal.
Ia juga mengingatkan agar pasangan capres-cawapres dapat memberikan penjelasan terkait program kerja yang akan diselesaikan selama masa pemerintahan 5 tahun, jangan sampai berbicara hal-hal yang berlebihan.
“Dalam waktu 5 tahun itu, kira-kira yang realistis faktual anggarannya ada itu capres-cawapres ngapain, kadang-kadang kan bicara di depan publik dianggap bicaranya terlalu muluk-muluk, tinggi, tidak realistis karena sekali lagi jangka waktunya hanya 5 tahun,” ungkapnya dalam FGD di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
