Kalau tak ada aral, Partai Buruh akan menyerahkan bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (14/5/2023), pukul 15.00 WIB. Tak ada artis atau tokoh nasional, sebagian besar rakyat jelata alias kaum menengah bawah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan, Bacaleg Partai Buruh terdiri dari 580 orang untuk DPR, 2.000 orang Bacaleg untuk DPRD Provinsi, dan 13.500 orang Bacaleg Kabupaten/Kota yang mencakup 38 provinsi dan 457 kabupaten/kota.
“Bacaleg Partai Buruh tidak ada yang berasal dari tokoh publik dan artis. Semua adalah orang biasa, aktivis pergerakan yang selama ini sudah teruji dan setia dalam berjuang bersama buruh, petani, serta alemen masyarakat kecil yang lain,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (13/5/2023).
Yang tak lazim, latar belakang sebagian besar Bacaleg dari Partai Buruh, bukan artis atau tokoh yang terkenal. Namun aktivis serikat buruh, petani, nelayan, guru dan tenaga honorer, buruh migran, pekerja rumah tangga, serikat miskin kota, miskin desa, akademisi, dosen, guru, aktivis perempuat, PRT, kalangan milenial dan gen z, aktivis lingkungan hidup, penggiat HAM, dan pensiunan PNS.
“Termasuk juga ada ojol, sopir, ibu rumah tangga, PKL, tukang parkir, pengangon bebek, pekerja warteg, pedagang sayur, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya,” urai Said Iqbal.
Para Bacaleg Partai Buruh akan mengangkat dan memperjuangkan tujuan partai, yaitu negara kesejahteraan atau welfare state. Negara sejahtera sendiri mencakup tiga prinsip. Pertama, kesetaraan kesempatan. “Dalam Bahasa yang lain, kau boleh kaya, tetapi jangan miskinkan kami,” ujarnya.
Kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Ini dalam bentuk pro jaminan sosial, pro subsidi, dan anti impor. Saat ini negara sudah memberikan beberapa jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, juga jaminan hari tua. Tetapi Partai Buruh ingin meminta jaminan sosial lainnya, seperti jaminan Pendidikan, makanan, air bersih, perumahan, dan jaminan pengangguran.
“Prinsip ketiga adalah tanggungjawab publik. Di mana buruh ketika bekerja membayar pajak, maka ketika menganggur harus ditanggung negara melalui jaminan pengangguran. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya,” ungkap Said Iqbal.
Untuk itu, lanjut Said Iqbal, Bacaleg Partai Buruh berkomitment untuk memperjuangkan 13 platform Partai Buruh guna mewujudkan negara sejahtera. Ketigabelas platform tersebut adalah, kedaulatan rakyat, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, jaminan sosial, kedaulatan pangan dan reforma agraria.
Kemudian, upah layak, pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat, hubungan industrial, lingkungan hidup, HAM dan masyarakat adat, perlindungan perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, miskin kota dan buruh Informal.
Lalu, pemberdayaan disabilitas, perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer & tenaga Honorer. Selanjutnya, peningkatan lesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan. Terakhir atau ketigabelas, adalah, memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta, sebagai pilar utama perkenomian.
“Anggota Partai Buruh di seluruh Indonesia berjumlah 10 juta orang. Terdiri dari 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, 60 federasi serikat buruh tingkat nasional, Serikat Petani terbesar yakni SPI, aliansi buruh migran, jala PRT, UPC, serikat nelayan, FPTHSI, dan tenaga kesehatan, organisasi buruh inforlam, organisasi sopir, dan beberapa organisasi gerakan sosial lainnya,” ujarnya.
Untuk Pemilu 2024, kata Said Iqbal, Partai Buruh siap untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis dengan partai lain. “Kami mentargetkan 30 kursi DPR dari 29 dapil dan 16 provinsi, 100 kursi DPRD Provinsi, dan 600 hingga 700 kursi DPRD Kabupaten dan kota se-Indonesia. Dengan keterwakilan perempuan rata-rata 35 persen di semua tingkatan,” tegas Said Iqbal.
