Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menerjukan satuan tugas (satgas) demi mengawasi sejumlah program Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Penurunan tim Satgas ini disampaikan Heru selepas menerima kunjungan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat koordinasi antikorupsi di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).
“Pak Alexander Mawarta juga tadi menegaskan bahwa kami Pemprov DKI Jakarta nanti akan didukung oleh beberapa satgas dalam perjalanan di tahun 2023, intinya itu. Nanti secara detail oleh Pak Inspektur,” kata Heru.
Adapun Alexander mengatakan pihaknya akan menempatkan lebih dari satu satgas di Pemprov DKI. Satgas ini, lanjut dia, memiliki tupoksi mengawasi pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta pada tahun anggaran 2023.
“Tahun depan, kami tidak hanya meletakkan satu satgas di Pemprov DKI. Khusus untuk Pemprov DKI, (melainkan menempatkan) dua satgas mungkin terkait pengelolaan APBD (DKI 2023),” ungkap Alexander.
Pengawasan semacam ini, menurut dia tergolong penting. Mengingat, APBD DKI cenderung lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya.
“Kami melihat Pemprov DKI itu penting, selain kedudukan sebagai ibu kota negara dan besarnya APBD. Bukan berarti kami mencari-cari kesalahan,” ucapnya menambahkan.
Pada kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi ini, turut dilaksanakan serangkaian bentuk komitmen pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pertama, penyerahan sertifikat tanah atas nama Pemprov DKI Jakarta atas kewajiban prasarana umum dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Penyerahan sertifikat aset tanah ini diserahkan Direktur PT Gramedia, Rudi Hartono dan Direktur Utama PT Kencana Unggul Sukses, Noer Indra Djaya kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta, Reza Pahlevi.
Kedua, Pengukuhan Duta Keluarga Berintegritas dan Surat Keputusan Penyuluhan Anti Korupsi Provinsi DKI Jakarta, ditandai secara simbolis dengan pengalungan selempang oleh Pj Gubernur Heru dan Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata kepada:
1. Perwakilan Keluarga Berintegritas: Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda DKI Jakarta, Sugih Ilman beserta istri.
2. Penyuluh Anti Korupsi: Ira Retnosari dan M. Fitra Dimyati
