News

Pejabat Dinilai Kerap Memosisikan Diri sebagai Penguasa

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Hardo Warsono menilai pejabat sering memosisikan diri sebagai penguasa ketimbang pelayan publik.

“Birokrasi dan pejabatnya sering kali memosisikan diri sebagai penguasa daripada sebagai pelayan publik yang baik,” kata Hardo Warsono dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).

Dia menjelaskan, hal itu mengemuka seiring banyak pejabat yang justru mengambil jarak dengan masyarakat saat melakukan pelayanan publik.

Hardo memaparkan, penyelenggaraan pelayanan publik prima tercermin dari segi kepemimpinan. Namun, faktanya sampai saat ini pelayanan publik masih berorientasi pada kekuasaan yang sangat kuat.

“Orientasi ini berpengaruh negatif pada praktik birokrasi yang misinya adalah optimalisasi pelayanan publik,” katanya.

Hardo mencermati bahwa realitas menunjukkan terdapat perlakuan istimewa bagi penerima pelayanan. Terlebih, jika memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan.

“Berkembangnya budaya paternalistik turut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Hardo.

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Menurut dia, birokrasi merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi dibutuhkan agar  pelayanan tidak terhambat. Tujuan lainnya yaitu berkontribusi pada percepatan dan keberhasilan pembangunan.

Untuk itu, FISIP Undip bekerja sama dengan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) akan menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Arah Reformasi Birokrasi Indonesia dan Kepemimpinan Nasional Baru.

Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Amni Zarkasyi Rahman menjelaskan, kegiatan yang rencananya berlangsung pada Jumat (3/3/2023) itu akan menghadirkan banyak pembicara nasional. Para pembicara bakal membahas roadmap reformasi birokrasi dan berbagai dinamikanya.

Kegiatan itu tidak terbatas pada pelaksanaan seminar nasional, tetapi juga disertai pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IAPA. Bahkan, kegiatan ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan Buku Putih Arah Birokrasi Indonesia di Kepemimpinan Nasional. Nantinya, buku putih ini  akan disampaikan oleh IAPA kepada para calon presiden dan calon wakil presiden mendatang.

Amni mengatakan, Dekan FISIP Undip sebagai tuan rumah penyelenggara juga akan menjadi salah satu pembicara inti acara tersebut dengan gagasan solutifnya tentang reformasi birokrasi, yakni Dynamic Governance.

Ia memandang perlu tata kelola pemerintahan yang memungkinkan pemerintah bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil efektif bagi daerah dan masyarakat.

“Pemerintah progresif dan adaptif adalah pemerintah yang mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintah ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga menemukan penanganan yang efektif bagi masyarakat,” ujarnya.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button