Meski beberapa daerah sedang mengalami kelangkaan pasokan LPG 3 kg, tetapi PT Pertamina tetap bersikeras penyaluran LPG yang disubsidi sesuai dengan kuota yang ditugaskan pemerintah.
PT Pertamina (Persero) mengklaim aman pasokan energi hingga ke rumah tangga, salah satunya melalui jaminan pasokan LPG. Hal itu seiring dengan berita kelangkaan LPG di daerah-daerah.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan, khusus LPG Subsidi 3 kg saat ini memang mengalami peningkatan konsumsi. Dampaknya terjadi kelangkaan di beberapa daerah. Walaupun menurut Nicke, pasokan energi hingga ke rumah tangga tetap aman.
“Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar dua persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu,” kata Nicke seperti mengutip dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2023).
Nicke pun memastikan perusahaan migas pelat merah itu akan terus berkomitmen untuk menjaga pasokan agar tetap aman.
“Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun demikian ketersediaan LPG 3 Kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal,” ungkap Nicke.
Demi menjaga stok LPG, Nicke menjelaskan Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” ungkap Nicke.
Nicke menambahkan, menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.
“Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” ungkap Nicke.
Wahid Ma’ruf
