Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa Kementerian Kominfo terus memonitor peredaran misinformasi dan disinformasi di ruang digital selama masa kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Nezar, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (18/12/2023), menekankan pentingnya menjaga iklim demokrasi dan menyampaikan aspirasi secara sehat.
Dengan kemajuan teknologi, termasuk penggunaan deepfake, Nezar memperingatkan tentang potensi penyalahgunaan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan gangguan informasi.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menyebarkan konten yang mencurigakan, terutama yang tampak “terlalu bagus untuk jadi kenyataan”, dan memeriksanya terlebih dahulu ke sumber-sumber yang otoritatif.
“Jadi, kalau ada konten seperti itu, misalnya to good to be true (terlalu bagus untuk jadi kenyataan), misalnya, kan, kita tahu ada deepfake yang nggak masuk akal begitu pokoknya ada yang meragukan, jangan buru-buru dibagikan. Coba cek dulu ke sumber-sumber yang otoritatif agar kita tahu kalau ini hoaks atau bukan,” kata Nezar.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, menambahkan bahwa sejak Januari hingga 12 Desember 2023, telah ditemukan 171 hoaks, yang kebanyakan berupa gambar dan video. Kemenkominfo telah melakukan tindakan dengan meminta penghapusan konten dan memberikan stempel hoaks.
Tindakan hukum lebih lanjut terkait temuan hoaks ini dilakukan oleh pihak berwenang seperti Polri, Kejaksaan, dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Langkah-langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Kemenkominfo untuk memastikan keamanan dan keakuratan informasi yang beredar di ruang digital selama masa kampanye Pilpres 2024.
