Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta semua pihak untuk berhenti menggoreng isu penundaan pemilu, sebab jika terus dibiarkan hal ini akan menjadi persoalan besar, dan pihaknya lah yang bakal menjadi sasaran tembak masyarakat.
Bagja khawatir jika isu penundaan pemilu terus bergulir akan menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Bukan tidak mungkin publik akan beranggapan bahwa Pemilu 2024 bakal benar-benar urung dilakukan.
“Bagaimana masyarakat percaya jika kemudian isu ini selalu digoreng terus, tunda, tidak, tunda, tidak, lama-lama masyarakat ini ‘nggak jadi ini pemilu’,” kata Bagja dalam seminar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).
Ia yakin jika Pemilu ditunda, maka tudingan pertama yang dilempar masyarakat adalah ke penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, hingga DKPP. Oleh karena itu, Bagja menyebut para penyelenggara pemilu harus tetap mengawasi agar pemilu dapat tetap berjalan.
“Begitu tidak jadi maka tunjuk tudingan pertama adalah kepada penyelenggara Pemilu itu saya yakin. Tudingan pertama dan tidak berhasilnya pemilu adalah kepada penyelenggara Pemilu. Ini yang perlu dijaga oleh KPU dan kami di Badan Pengawasan Pemilu, karena kalau tunda-jadi ataupun Pemilu gagal yang disalahkan pasti KPU dan Bawaslu berikut DKPP,” sambungnya.
Bagja menegaskan Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Isu penundaan Pemilu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Ia mengatakan isu penundaan pemilu berpotensi menjadi persoalan besar, lantaran menyangkut transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.
“Inilah hal ini yang menjadi persoalan kita ke depan mengenai menganggap bagaimana tiga kekuasaan puncak negara itu saling mengawasi, baik kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan alhamdulillahnya penyelenggara pemilu di tengah-tengah di antara situ, yang kadang bisa digeser, akhirnya digeser ke legislatif bahkan dihentakkan oleh kekuasaan yudikatif,” imbuh dia.
