Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1,6 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya masa panen selama dua bulan.
“Seharusnya pada Maret-April itu sudah panen raya, sekarang mundur ke April, Mei, dan Juni, sehingga produksi menurun dan pemerintah kemarin memutuskan untuk melakukan impor,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Bisa saja Airlangga menggunakan alasan panen untuk impor beras. Tetapi kurangnya pasokan beras sehingga memicu kelangkaan beras sudah menjadi sorotan publik. Ekonom mengatakan, bisa jadi dipantik derasnya program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) yang gencar dibagikan Presiden Jokowi, menjelang pencoblosan 14 Februari 2024.
“Ada kaitan antara beras bansos dengan beras di pasaran. Terjadi perebutan dan itu memang benar. Karena tidak masuk akal, pemerintah sudah impor beras besar-besaran dari tahun lalu, tapi sekarang beras di pasaran dibatasi,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Selasa (13/2/2024) lalu.
“Harus diaudit semua, termasuk aliran beras impor itu titik distribusinya ke mana saja. Kemudian, beras bansos selain impor menyerap dari mana saja, volumenya berapa,” kata Bhima memaparkan.
Betul memang, beras yang diimpor untuk cadangan beras pemerintah (CBP), kata Bhima, peruntukannya beda dengan beras premium yang ada di ritel. Untuk itu, perlu dilakukan audit terkait aliran beras impor itu.
Adapun Airlangga melanjutkan selain merealisasikan impor, pemerintah juga meningkatkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk mempermudah distribusi, ia menuturkan bahwa paket beras SPHP dapat dikemas ulang dengan berat yang disesuaikan. “Biasanya kan SPHP kiloannya lima kilogram. Jadi, untuk beberapa wilayah silakan didistribusi dalam kiloan yang lebih besar dan di lapangan diberi kesempatan untuk melakukan pengemasan ulang dari 50 kilo atau 25 kilo menjadi lima kilo,” ucap Airlangga.
Ia menuturkan bahwa biaya pengemasan ulang tersebut akan diganti oleh pemerintah. “Kemarin itu solusi-solusi yang disampaikan,” katanya lagi.
Airlangga pun mengingatkan bahwa upaya-upaya ini perlu dilakukan karena situasi perekonomian global di masa mendatang masing belum membaik. “Jadi pertumbuhan ekonomi global masih akan turun,” katanya.
