Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto tidak terima dengan pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang mengungkit kasus korupsi bansos yang menjerat kader PDIP sekaligus eks Menteri Sosial Juliari Batubara.
Hasto mengingatkan, status hukum Juliari Batubara sudah inkrah serta PDIP tidak melakukan intervensi terkait proses hukum dari KPK hingga ke pengadilan Mahkamah Agung (MA). “Hukumannya (Juliari) sudah ada, sudah ada proses hukumnya tidak ada perlindungan,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Senin (5/2/2024).
Menurut Hasto, kasus korupsi bansos pada masa COVID-19 dengan dugaan politisasi bansos untuk meraih elektoral Prabowo-Gibran yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sesuatu konteks yang berbeda.
“Nggak ada fungsi-fungsi elektoral. Nggak ada intervensi kami terhadap proses hukum. Kalau ini yang menjadi persoalan kan ada intervensi terhadap persoalan proses hukum dengan menggunakan kekuasaan bahkan dengan bansos,” tutur dia.
Begitu geramnya, Hasto malah menantang balik putra bungsu Jokowi itu agar membuka data dana anggaran kampanye milik partai berlambang bunga mawar tersebut. Hasto curiga dari mana sumber dana tersebut, lantaran baliho yang dipasang PSI begitu masif tak sebanding dengan anggotanya.
“Kita pertanggungjawabkan saja cek laporan keuangannya dan mari kelompok-kelompok demokrasi kami ajak untuk menghitung berapa baliho-baliho dan PSI berapa dana yang dilaporkan berapa jumlah anggotanya,” tutur dia.
Sebelumnya, Kaesang mengungkit kasus korupsi bansos masa COVID-19 yang menjerat Eks Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara sekaligus kader PDIP. Hal ini ia lontarkan untuk merespons serangan terkait bansos yang diinisiasi capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam gelaran debat kelima Pilpres, Minggu (4/2/2024).
Awalnya Kaesang mengakui kritikan Ganjar yang ditimpali capres nomor urut 1 Anies Baswedan itu. Kaesang setuju dengan pernyataan keduanya soal bansos harus tepat sasaran dan tak dipengaruhi konflik kepentingan.
“Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran.Tapi balik lagi, bansos itu harus tepat waktu. Mungkin saat ini dipermasalahkan,” ujar Kaesang kepada awak media, usai debat Pilpres kelima, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024) malam.
Namun, bagi Kaesang, hal paling parah adalah ketika bansos di korupsi pada masa COVID-19. Sindiran itu, ia tujukan kepada kader PDIP sekaligus eks Mensos Juliari Batubara yang merupakan kader partai pengusung Ganjar Pranowo. “Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat COVID-19 dikorupsi,” tutur dia.
Diketahui, Juliari pernah dinyatakan pengadilan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 dengan menerima suap Rp 32,4 miliar. Ia pun dijatuhi hukuman 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan, dan dijebloskan ke Lapas Kelas I Tangerang pada 22 September 2021.
