Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons pernyataan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Prabowo Subianto tak membawa orang toxic alias bermasalah ke dalam kabinet.
Zulhas menegaskan, sebagai presiden terpilih Prabowo punya wawenang untuk menentukan siapa saja yang akan diajak ke pemerintahan. Ia meyakini, Prabowo bakal selektif dalam menentukan menteri.
“Itu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif terserah beliau saja. Tahu yang terbaik ya,” ujar Zulhas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (5/5/2024).
Sebelumnya, Luhut berpesan agar Prabowo berhati-hati dalam menyeleksi para menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan mendatang. Ia meminta Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara ‘Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth’ di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Luhut mengaku, hal tersebut pernah terjadi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya yang memberskan itu. Ia menyatakan, kehadiran orang bermasalah di kabinet dapat memunculkan regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. “Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.
Tanpa menyebut nama, Luhut mengaku orang bermasalah yang pernah mampir di kabinet malah pernah menghambat rencana Presiden Jokowi yang ingin menggencarkan digitalisasi. Padahal digitalisasi dicanangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya
