Munas Perempuan akan diselenggarakan di Bali, pada 19-20 April 2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebut, gelaran ini penting dilakukan demi memperkuat kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan perempuan untuk memajukan hak perempuan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
Plt Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Titi Eko Rahayu menyatakan, Munas Perempuan juga bertujuan untuk mewadahi partisipasi yang bermakna dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.
“Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, CSO, dan perempuan akar rumput dalam gerakan bersama untuk memajukan bidang-bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik perempuan,” katanya secara daring dipantau di Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Dalam munas ini, tutur dia, ada sembilan agenda yang dibahas di antaranya, kemiskinan perempuan, perlindungan sosial perempuan pekerja, penghapusan perkawinan anak, dan ekonomi perempuan.
Selain itu dibahas juga soal kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
Sekadar informasi, acara ini merupakan puncak dari rangkaian proses partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal yang disuarakan dari 477 desa, 163 kabupaten, dan 35 provinsi melalui forum daring selama dua hari yang diwakili oleh lebih dari 2.195 partisipan, yang hasilnya akan dipresentasikan dan diserahterimakan sebagai masukan untuk dokumen perencanaan RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga 2025-2029, dan perencanaan daerah.
