Sadar bahwa program lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Jokowi gagal menciptakan kemandirian pangan, 2 pasangan capres mencoretnya. Tentu saja, kecuali Prabowo-Gibran.
Dikutip dari visi, misi dan program pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Senin (30/10/2023), berfokus kepada langkah-langkah menciptakan ekonomi yang adil dan makmur yang ditopang industri nan kompetitif.
Duet yang mengusung agenda perubahan sebagai harga mati ini, siap menjalankan revolusi agromaritim. Di mana, petani tak perlu lagi dibuat galau tentang pasar dan harga jual. Yang jelas, pasar itu ada dengan harga bagus. Di sisi lain, sektor pertanian harus bisa menggenjot sisi produktivitas.
“Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan petani,” dikutip dari program Anies-Muhaimin.
Yang jelas, program kerja Anies-Muhaimin bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, tidak menyematkan food estate yang selalu dibanggakan Presiden Jokowi.
Pun demikian program kerja Ganjar Pranowo-Mahfud Md, tidak menyinggung sedikitpun soal food estate. Pasangan yang disokong PDI Perjuangan (PDIP), PPP, Hanura dan Perindo ini, mematok target penurunan kemiskinan yang saat ini berkisar 9 persen, menjadi 2,5 persen dalam 5 tahun. Dan, kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0 persen. Angka yang cukup spektakuler.
Selain itu, duet Ganjar-Mahfud mematok target pertumbuhan ekonomi menjulang hingga 7 persen. Ini, tentu perlu kerja keras. Apalagi, perekonomian global diproyeksikan ‘tengkurap’ di masa depan.
Misalnya saja China, diprediksikan mengalami kontraksi berat atas perekonomiannya. Indonesia sebagai ‘sahabat’ China, pasti kena dampaknya kalau proyeksi itu terjadi.
Khusus sektor pangan, Ganjar dan Mahfud sepakat untuk menumbuhkan industri pangan berkelanjutan yang berfokus kepada produk lokal pertanian masing-masing daerah. Yang jelas, tak ada food estate.
Pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka yang paling beda. Bisa jadi karena Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi. Program-program unggulan rezim saat ini, dilanjutnkan pasangan ini. Termasuk yang itu tadi, food estate.
Dalam visi-misi bertajuk Bersama Indonesia Maju, Prabowo-Giran tegas menyatakan bakal melanjutkan Jokowi itu. Tegas-tegas disebutkan, food estate merupakan salah satu langkah mewujudkan kedaulatan pangan.
“Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu,” dikutip dari Bersama Indonesia Maju.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa pernah memberikan penilaian terhadap program food estate yang digagas Presiden Jokowi.
Dia bilang, pengembangan lahan skala besar seperti food estate, kerap menjadi rancu. Banyak proyek intensifikasi pangan yang dikategorikan sebagai food estate sehingga tidak sesuai maksud dan tujuannya.
Menurutnya, awal mula program food estate bertujuan untuk menggantikan lahan sawah di Jawa yang terus berkurang akibat alih fungsi, terutama menjadi hunian.
Pada 2012 lahan sawah di Jawa masih 8,38 juta hektare (ha). Namun, pada 2019 susut menjadi 7,46 juta hektare. Perlu dicari upaya untuk menggantikan lahan sawah baru untuk menggantikan yang ‘hilang’ di Pulau Jawa.
“Kalau sekarang berbagai proyek pertanian dikategorikan food estate, jelas salah kaprah,” ujar Andreas.
Menurutnya, terdapat sejumlah syarat utama dalam melakukan pengembangan pangan skala besar, yang sayangnya kurang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya, kelayakan tanah dan agroklimat, sebagai syarat mutlak pemilihan lokasi food estate.
“Banyak proyek food estate yang tanahnya saja tidak layak, misalnya tanah di beberapa titik berpasir. Jika syarat pertama itu saja tidak terpenuhi, menurutnya, sudah tentu proyek di sana gagal,” tegasnya.
