Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengaku pihaknya saat ini tengah disibukkan dalam berbagai proses persiapan yang dilakukan jelang pilkada serentak pada 27 November 2024. Ia menyebut pihaknya juga telah mempersiapkan proses pelaksanaan Pilkada dengan bantuan teknologi informasi dalam melakukan berbagai fungsi pengawasan.
“Ada Gowaslu, aplikasi laporan pelanggaran melalui android, kemudian ada Siswaslu sistem pengawasan pemilu, ada SIPS yang kemudian juga telah berlangsung dari tahun 2018 Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa dan lainnya,” kata Bagja saat menjadi narasumber di acara “ Pemantapan Koordinasi Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak untuk Menjaga Stabilitas Politik Dalam Negeri”, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Bagja juga membeberkan beberapa masalah yang saat ini pihaknya juga tengah tangani. Salah satunya, proses penanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diketahui membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya.
Ia juga menyinggung soal kendala permasalahan regulasi mengingat pemerintah daerah juga turut menggunakan anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan pemilu. “Kemudian permasalahan anggaran, pemda dalam mengalokasikan anggaran harus sesuai dengan usulan yang diajukan Bawaslu,” ungkap Bagja.
Selain itu, Bagja juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemberian uang, barang dan jasa, pelanggaran masa kampanye dan masa tenang hingga masalah integritas penyelenggara dalam profesionalitas penyelenggaraan pemilu. “Laporan netralitas ASN dan penanganannya pada tahun 2021 dan 2020 sekitar 1.000 perkara,” ujar Bagja.
Terakhir, masalah yang berpotensi timbul dalam menghadapi pilkada adalah perbandingan anggaran pemilihan. Bagja menjelaskan saat ini pihaknya melihat ada perbandingan yang cukup jauh antara NPHD yang Pilkada 2024 dengan total anggaran sementaranya. “Jadi total NPHD sampai dengan pilkada 2024 itu sampai dengan 9,5 triliun. Sedangkan anggaran sementara untuk pilkada 2024 ada sekitar 15.634 miliar,” ujar Bagja.
Menurutnya, kenaikan anggaran yang bernilai fantastis itu diiringi pula dengan kenaikan besaran honorarium yang diusulkan baik dari Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU) dan Bawaslu sendiri. Kepengurusan Ad Hoc juga menjadi alasan kenaikan besaran ini. “Jadi tidak ada lagi kemudian anggaran-anggaran yang berbeda dengan kementerian,” ucap Bagja.
Penjelasan tersebut, kata Bagja, menjadi gambaran kerja Bawaslu dalam mempersiapkan seluruh proses pilkada yang ada. Lebih lanjut, pihaknya juga akan memastikan bagaimana proses-proses kelanjutan penganggaran untuk Pilkada yang masih terbebani. “Semoga anggaran cepat terselesaikan sebelum nanti Februari tahapan awal pilkada dimulai,” pungkasnya.
Sederet penjelasan Bagja tentu bikin kernyit dahi, sebab sebelumnya, Bagja melontarkan usulan penundaan pilkada karena dikhawatirkan akan menimbulkan banyak masalah. Menurutnya, pilkada serentak ini baru pertama kali digelar secara menyeluruh, sehingga berpotensi menimbulkan banyak masalah mulai dari tahapan hingga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah.
“Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa,” ujar Bagja di Jakarta, dikutip Kamis (13/7/2023).
Vonita Betalia
