Pemerintah Indonesia tengah berupaya mempercepat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024, guna persiapan dan peningkatan layanan penyelenggaraan haji. Upaya ini direspons terhadap perubahan kebijakan baru oleh pemerintah Arab Saudi yang menetapkan prioritas lokasi maktab di Arafah dan Mina (masyair) bagi negara yang lebih cepat melunasi pembayarannya.
“Salah satu tantangan kita ke depan adalah bagaimana mempersiapkan haji menjadi lebih baik dari saat ini, bagaimana mengakselerasi semua proses-proses setelah puncak haji,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Faisal Ali, di Mekkah, Selasa (4/7).
Siklus setelah pelaksanaan haji 2023 mencakup penyampaian laporan keuangan kepada DPR dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baru kemudian dilakukan pembahasan BPIH 2024. Faisal menegaskan bahwa pihaknya berencana memperpendek durasi penyusunan laporan keuangan haji 2023 dari 60 hari menjadi 30 hari, yang akan mempercepat proses persiapan.
“Laporan keuangan kalau menurut aturan itu 60 hari, nah kami akan akselerasi mungkin enggak kalau 30 hari, kemudian kami akan sampaikan ke DPR,” tuturnya.
Dalam upaya tersebut, Kementerian Agama berharap bisa mempercepat laporan keuangan dan memulai lebih awal pembahasan BPIH 2024 jika disetujui oleh DPR. Hal ini akan memungkinkan proses persiapan penyelenggaraan haji, mulai dari pengadaan akomodasi, katering, hingga transportasi, menjadi lebih terakselerasi.
“Sehingga nanti kita bisa memperbaiki layanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina),” imbuh Faisal.
Terkait akomodasi, Faisal menyebut bahwa pihaknya telah melakukan penilaian dan evaluasi yang akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan haji 2024.
“Hasil penilaian di lapangan, kami sudah bisa tetapkan sejumlah hotel yang bagus dan layak untuk dilanjutkan kerja samanya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa perubahan kebijakan terkait masyair merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi.
“Pemerintah Saudi melalui Kementerian Haji menyampaikan siapa yang menyelesaikan proses administrasi lebih dulu, dia yang akan pilih posisi maktab (di Mina dan Arafah). Nah, ini juga menjadi challenge bagi Kemenag,” ungkap Gus Men, sapaan akrab Menag.
Menag menambahkan bahwa negara yang menyelesaikan administrasi seluruh kontrak lebih awal akan memiliki hak untuk memilih posisi maktab terdekat.
Ibnu Naufal
