Perkembangan terkini di Myanmar sangat kontras dengan keputusasaan yang melanda negara tersebut hampir tiga tahun lalu. Pemerintahan junta militer yang despotik tampaknya tidak dapat diganggu gugat tidak hanya memicu periode kerusuhan dan kekerasan sipil, namun juga memicu gerakan perlawanan yang berbasis luas.
Pasukan Pertahanan Rakyat, sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai etnis dan pemimpin terpilih yang digulingkan, telah memperoleh kemajuan besar dalam beberapa bulan terakhir, sehingga memicu prediksi bahwa rezim yang kini berkuasa mungkin berada di ambang kehancuran.
Pasukan anti-pemerintah telah merebut perlintasan perbatasan yang penting, mengganggu kendali junta atas perbatasan negara dengan Tiongkok, India, dan Thailand. Perkembangan ini, yang didorong oleh koordinasi antaretnis yang belum pernah terjadi sebelumnya, merupakan pukulan besar terhadap keberlangsungan kekuasaan rezim. Kondisi ini semakin diperumit oleh pertempuran di beberapa front melawan kelompok perlawanan bersenjata sebelum tahun 2021 dan kekuatan etnis yang muncul.
Konfrontasi yang sering terjadi dan penyergapan setiap hari yang menargetkan pasukan junta telah mengakibatkan hilangnya pasukan dan penurunan moral. Aliansi Tiga Persaudaraan, misalnya, telah membuat kemajuan signifikan dengan merebut wilayah yang luas, termasuk lebih dari 130 pangkalan militer dan pos-pos strategis di negara bagian Shan bagian utara. Operasi aliansi telah menyebabkan tewasnya seorang komandan divisi infanteri ringan dan menyerahnya dua batalyon. Pasukan perlawanan juga menyita peralatan militer, sehingga semakin memperkuat gerakan pemberontakan.
Peneliti senior Hafed Al-Ghwell mengatakan, jatuhnya kekuatan junta menunjukkan adanya kerentanan yang signifikan dalam cengkeraman kekuasaan jangka panjang rezim tersebut, sebagai akibat dari kekalahan hampir tiga tahun sejak kudeta yang tidak populer, ditambah dengan kerusakan internal yang disebabkan oleh perwira senior yang korup dan mementingkan diri sendiri.
Al-Ghwell menambahkan, sejak perebutan kekuasaan, perekonomian Myanmar mengalami kontraksi yang signifikan, sementara perebutan kota-kota strategis seperti Chinshwehaw, yang merupakan pusat perdagangan utama dengan Tiongkok, telah mengurangi pendapatan perdagangan. “Chinshwehaw sangat penting karena antara bulan April dan September 2021, lebih dari seperempat perdagangan perbatasan Myanmar dengan Tiongkok yang bernilai hampir US$2 miliar melewati kota tersebut,” tambah Direktur eksekutif Inisiatif Afrika Utara di Institut Kebijakan Luar Negeri Sekolah Studi Internasional Lanjutan Universitas Johns Hopkins di Washington, DC, mengutip The New Arab (TNA).
Selain dampak ekonomi, yang diperkirakan akan bertambah buruk seiring meningkatnya pertempuran, Dewan Administratif Negara, yang merupakan badan administratif junta, juga sedang bergulat dengan tantangan finansial dan diplomatik yang berat. Selain Rusia, Tiongkok, dan beberapa rezim di Asia Tenggara, junta tidak diakui secara internasional. Kurangnya penerimaan global, ditambah dengan sanksi keuangan yang dikenakan oleh AS, membebani sumber daya negara tersebut dan semakin melemahkan posisinya.
Di beberapa kalangan, ada perasaan yang jelas bahwa kejatuhan rezim sudah dekat, dan pertanyaannya adalah kapan, bukan apakah, asalkan kemajuan perlawanan tidak terhenti atau kehilangan kohesinya.
Tentu saja, perbincangan seputar perkembangan terkini di Myanmar telah beralih ke topik selanjutnya, termasuk peran komunitas internasional dalam menangani dampak keruntuhan rezim tersebut. Periode pasca-junta kemungkinan besar akan melibatkan kombinasi inisiatif dalam negeri dan intervensi eksternal non-kinetik.
Runtuhnya rezim dapat menyebabkan kekosongan kekuasaan yang mungkin diisi oleh koalisi perlawanan, mengingat tingginya koordinasi dan motivasi mereka untuk membentuk paradigma politik baru.
Pengaruh Tiongkok dan AS
Hafed Al-Ghwell juga menambahkan, di bidang internasional, terdapat potensi kolaborasi yang jarang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Mengingat kepentingannya terhadap stabilitas Myanmar, Tiongkok mungkin meningkatkan keterlibatannya dalam upaya pemeliharaan perdamaian. Beijing dikenal menyediakan perlindungan bagi pengungsi, menunjuk utusan khusus untuk pembicaraan damai, dan membela Myanmar atas krisis di Negara Bagian Rakhine.
Mengingat memburuknya hubungan dengan junta baru-baru ini, Tiongkok mungkin akan menemukan peluang untuk meningkatkan pengaruhnya di antara kekuatan anti-pemerintah. Tentunya dengan memanfaatkan kemampuannya mempengaruhi tindakan tentara etnis, seperti yang ditunjukkan dengan penerapan tindakan lebih tegas terhadap tindakan militer.
Ke depan, seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan junta, Tiongkok kemungkinan akan mempertahankan keseimbangan dukungan strategis bagi kekuatan militer dan kekuatan perlawanan, sehingga meningkatkan pengaruhnya terhadap kedua pihak yang berkonflik.
Meskipun Tiongkok pada awalnya mengambil pendekatan menunggu dan melihat setelah kudeta, hal ini telah meningkatkan tekanan pada semua pihak untuk menjaga kepentingan strategis Tiongkok. Pengelolaan hubungan dan keterlibatan bisnis yang hati-hati akan memungkinkan Beijing mengambil tindakan sepihak, dengan fokus utama pada daerah-daerah perbatasan yang berada dalam lingkup pengaruhnya. Langkah-langkah tersebut, meskipun didorong oleh kepentingan pribadi, dapat meningkatkan kredibilitas Tiongkok di antara kekuatan anti-junta dan memposisikannya sebagai pemain kunci dalam proses transisi Myanmar.
Sebaliknya, lanjut Al-Ghwell, Amerika Serikat mempunyai peran yang terbatas dalam dinamika yang terus berkembang di Myanmar, sebagian besar disebabkan oleh penolakan Tiongkok terhadap keterlibatan Washington. Namun, Amerika mungkin akan memasukkan Myanmar ke dalam daftar prioritas mereka di Asia Tenggara dengan mengadopsi sikap dan kebijakan yang dirancang untuk lebih memahami dan melawan pengaruh Tiongkok, atau setidaknya menambah keseimbangan di dalamnya.
Mengingat kurangnya pengakuan internasional terhadap junta dan penerapan sanksi keuangan oleh AS, masih terdapat peluang bagi negara-negara Barat untuk terlibat lebih aktif dengan kekuatan perlawanan Myanmar. Alternatifnya, negara-negara Barat bisa bertaruh pada kepentingan bersama yakni menggulingkan junta militer yang tidak demokratis dan keinginan Beijing menstabilkan gejolak di negara tetangganya serta mencegah penyebaran penularan.
“Aliansi” semacam ini akan mempermudah penggunaan saluran diplomatik, sanksi ekonomi, dan hukum internasional untuk menuntut penyelesaian yang akan mengakibatkan junta menyerahkan kekuasaan dan mendukung otoritas sementara yang dipimpin sipil. “Pada saat yang sama, Pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpin pihak oposisi juga akan menerima dukungan yang lebih besar dan terbuka, karena telah membuktikan kemampuannya, dan juga memanfaatkan keterlibatan aktor-aktor eksternal di tingkat yang lebih tinggi,” ungkap Al-Ghwell.
Namun, selain persaingan geopolitik dan negara-negara besar, Myanmar sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk lebih dari 300.000 orang pengungsi di seluruh negeri. Di Negara Bagian Rakhine saja, lebih dari 26.000 orang masih mengungsi akibat konflik antara Tentara Arakan dan junta militer.
PBB melaporkan bahwa sebagian besar kegiatan kemanusiaan telah ditangguhkan, sehingga menjadikan situasi ini buruk tidak hanya bagi mereka yang mengungsi dan dirugikan akibat konflik, namun juga bagi lebih dari 200.000 orang yang terkena dampak topan dahsyat pada bulan Mei. Kebutuhan Myanmar yang terus berkembang telah menjadi ujian penting bagi komitmen komunitas internasional dalam menjaga keamanan penduduk, menstabilkan wilayah yang bergejolak, dan melindungi hak asasi manusia.
Sebelum perdebatan dimulai mengenai apakah kelompok etnis bersenjata, pemimpin terpilih yang digulingkan, aktivis, dan pasukan pertahanan bersenjata akan mampu memerintah, atau apakah negara ini akan mengalami kekacauan yang lebih besar, perlawanan Myanmar perlu diberi kesempatan. Jika tidak, Asia Tenggara akan dihadapkan pada titik panas berikutnya dalam dunia yang tidak teratur dan berada di ujung tanduk.
