Lagi-lagi, Presiden Joko Widodo memberi tugas anyar untuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Yakni, terlibat dalam tata kelola minyak goreng (migor). Dan, PDIP pun lontarkan kritik keras.
Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus, justru mempertanyakan keputusan Jokowi menunjuk Luhut ikut cawe-cawe mengurus migor. Sementara tugas pokok Luhut sebagai Menko Marves cukup berat.
Belum lagi setumpuk tugas khusus yang diemban Menko Luhut, dikhawatirkan menjadi terbengkalai semuanya.
“Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” ujar Deddy di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Yang lebih riskan lagi, kata politisi PDIP ini, Menko Luhut yang jejaring bisnisnya cukup luas, termasuk dikenal dekat dengan sejumlah sosok pemain migor yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Kejagung.
“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat,” kata Deddy.
Ia menilai, keterlibatan Menko Luhut dalam urusan migor, bakal menuai kontroversi. Khususnya dalam penyelesaian kasus hukum yang tengah berlangsung, lantaran Luhut dipersepsikan sebagai bagian dari masalah.
“Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi,” ujarnya.
Deddy berpendapat, masalah minyak goreng terkait dengan konsistensi penegakan hukum dan membenahi rantai pasokan, serta cadangan bahan baku minyak goreng. “Tugas dan kewajiban kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, pemda sudah sangat jelas.
Masih ingat foto Menko Luhut dengan salah satu tersangka kasus mafia migor yang beredar luas pada April lalu?
Kala itu, jagad maya, dibikin heboh dengan beredarnya foto Menko Luhut bersama Master Parulian (MT) Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia. Tumanggor adalah salah satu tersangka dalam kasus mafia migor yang digarap Kejaksaan Agung. [ikh]
