Turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan Wali Kota Solo ini pun meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju untuk berpikir keras mencari cara-cara baru agar bisa menggenjot IPK.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Moeldoko meminta agar aksi pencegahan korupsi harus terasa barunya dan riil dalam menyelesaikan masalah konkret di tengah masyarakat. “Maka kanal aduan pungli dan korupsinya harus diperkuat,” kata dia.
Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi ingin aksi pencegahan korupsi harus memiliki relevansi dengan upaya peningkatan IPK, Indeks Efektivitas Pemerintah, dan Indeks Perilaku Antikorupsi.
“Jujur saya sampaikan bahwa Presiden tidak happy dengan capaian IPK kita, dan beliau memerintahkan berbagai langkah korektif untuk langsung dilaksanakan,” jelas Moeldoko.
Diberitakan sebelumnya, IPK Indonesia pada 2022 merosot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.
Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei atau melorot 14 tangga dari tahun sebelumnya yang mencapai rangking 96.
“CPI (corruption perception index) Indonesia pada 2022 berada pada skor 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995,” kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Dea Hardianingsih
