Masyarakat terus mempertanyakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhir-akhir ini sibuk menyalurkan bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kondisi inilah yang memicu persepsi pemberian bantuan tersebut sangat politis menjelang pilpres.
Namun anggapan tersebut ditepis Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Menurutnya hanya pembagian tugas saja.
“Kalau memang nggak dilibatkan itu dalam konteks apa? Itu kan tugas pokok dia. Saya nggak yakin itu nggak dilibatkan,” kata Bahlil di Jakarta Rabu (31/1/2024).
Bagi Bahlil target pemberian bantuan tersebut mencapai 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Jadi tidak mungkin akan dilakukan terus oleh Jokowi. Jadi ada kemungkinan Mensos Risma mendapat tugas membagikan bansos di tempat lain.
“Bansos kan 22 juta penerimanya, masa nggak diajak jalan. Ibu Risma bisa bagi yang lain juga dong, orang itu Kementeriannya ada di Bu Risma. Jadi yang bener aja. Kan Bansos itu ada di Kemensos,” katanya menegaskan.
Demikian juga dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut membagikan bansos, menurut Bahlil menekankan sebagai bentuk pembagian tugas dari pemerintah.
Apalagi Airlangga dalam posisi sebagai menko perekonomian. Dia berkepentingan agar program pemerintah berjalan dan tepat sasaran.
“Airlangga kan Menko, jadi bisa koordinasi, kan yang penting programnya program pemerintah, kan itu pembagian tugas saja,” kata Bahlil lagi.
Sejak awal tahun ini Jokowi sering bolak-balik membagikan bansos dalam kesempatan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten di Jawa tengah bahkan saat kunjungan ke NTB. Namun Jokowi tidak mengajak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat di Kabupaten Banyumas, Tegal, Purwodadi, Salatiga, Blora, Magelang, Yogyakarta dan Rabu kemarin di Kabupaten Klaten.
