Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih mencari informasi soal dugaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memeras mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hal ini dikemukakan Jokowi merespons usulan Firli Bahuri dinonaktifkan terlebih dahulu seiring mencuatnya dugaan pemerasan tersebut.
“Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum mendapatkan informasi secara detail karena masalahnya masih simpang siur seperti ini,” kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023).
Jokowi menjelaskan, dirinya pun tak mau gegabah berkomentar mengenai dugaan praktik pemerasan tersebut.
“Kalau saya komentar, nanti saya ada yang bilang mengintervensi,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu menekankan aksi pemerasan yang diduga melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri itu merupakan urusan penegakan hukum.
“Saya menunggu informasi yang detail mengenai peristiwa ini dan sebetulnya itu menjadi kewenangan, baik di kepolisian, baik yang di KPK, baik di kejaksaan,” ucap Jokowi.
Dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo atau SYL mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Dugaan pemerasan ini muncul setelah SYL ditengarai terlibat dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan kasusnya tengah ditangani KPK.
Diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan polisi telah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10/2023) untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri membantah isu yang menyebut dirinya memeras SYL.
“Saya menyampaikan hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan pimpinan KPK,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).
Firli mengatakan dirinya pernah mendapat laporan mengenai adanya sejumlah pihak yang mencatut namanya dan meminta meminta sejumlah hal kepada beberapa kepala daerah, anggota DPR RI hingga kepada menteri. Dia memastikan hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
