Jokowi Diduga Mobilisasi Petani Jateng, Timnas AMIN: Tendensinya ke Paslon Mana Kita Sama-sama Tahu
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Billy David Nerotumilena menyoroti beredarnya sebuah surat yang ditujukan kepada para kepala desa di Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, tertanggal 31 Desember 2023 dengan nomor surat 005/628/2023, yang ditandatangani Camat Ajibarang, Arif Ependi, perihal menindaklanjuti kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Banyumas.
Billy menyesalkan jika mobilisasi ini dimaksud untuk mengarahkan para petani melalui kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon yang berkontestasi di Pilpres 2024.
“Dan kami berharap Bawaslu atau KPU tidak tinggal diam dan bisa melihat dari sisi penyelanggara pemilu apakah hal itu diperkenankan atau tidak,” ujar Billy kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Billy menyebutkan pengarahan kepala desa juga sudah pernah dilakukan oleh pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Hal yang sama, lanjutnya, juga dilakukan paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang mengerahkan aparat desa pada awal-awal proses pemilu.
“Saya rasa tendensinya ke arah paslon nomor berapa juga kita sama-sama tahu, tapi kami dari Timnas AMIN tentu berharap netralitas ASN, penguasa, TNI dan Polri tetap terjaga, di sini termasuk juga kepala desa yang menjadi aparatur pemerintah setempat,” ungkapnya.
Mobiliasi massa, kata Billy, sangat merugikan paslon yang tidak memiliki dukungan serupa. Namun, ia yakin para kepala desa dan petani serta pemilih pada umumnya sudah dewasa.
“Sudah dewasa dan bisa melihat bahwa justru gerakan mobilisasi seperti ini adalah mobilisasi atau gerakan politik yang kurang dewasa,” tutur Billy.
Terkait dengan pembagian uang dan pupuk dalam kegiatan tersebut. Billy menyerahkan semuanya ke Bawaslu dan KPU untuk mengukur dan menilai apakah itu masuk kategori pelanggaran atau tidak.
“Dan kalau pun masuk ke kategori pelanggaran kita juga berharap KPU dan Bawaslu mampu menegakkan konsekuensi atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan bagaimana pun bentuknya money politic, sogokan suap tentu bukan hal yang diberkenan dilakukan pejabat publik atau penguasa yang saat ini sedang mengemban amanah publik,” bebernya.
Diketahui, dalam surat yang beredar itu Arif meminta bantuan kepada para kepala desa untuk mengirimkan para petani yang sudah dikondisikan oleh kordinator penyuluh/PPL untuk menghadiri acara yang akan dilaksanakan Selasa (2/1/2024), pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di GOR Satria Purwokerto.
Surat tersebut juga menyebutkan acara ini adalah kegiatan pembinaan petani se-Kabupaten Banyumas.
Meski begitu, terdapat pula keterangan dalam surat ini, yaitu pertama para peserta akan mendapatkan uang transport sebesar Rp100 ribu dan konsumsi. Kemudian peserta harus memakai pakaian bebas dan rapi dengan warna netral. Terakhir, akan ada bazar pupuk subsidi oleh PHC dengan harga 50 persen dari HET pupuk subsidi.
