Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan penegakan hukum perlu terus dibenahi agar Indonesia bisa menjadi negara maju saat merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-100.
“Kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan Pak Jokowi, tapi syaratnya ialah berlaku adil dan netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah,” kata JK seusai menerima kunjungan calon presiden (capres) dari PDIP Ganjar Pranowo di kediamannya di Jakarta, Minggu (19/11/2023).
JK mengatakan penegakan hukum akan menentukan apakah Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas pada 2045 mendatang.
“Di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan (nilai penegakan hukum) 5 gitu kan, saya kira anda juga mungkin sependapat, terutama karena soal-soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo menjelaskan nilai penegakan hukum berpotensi menurun didasarkan pada banyaknya laporan dari masyarakat terkait kepastian hukum.
“Tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias turun skornya,” katanya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga demokrasi di era pemerintahan Jokowi menurun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
“Ya, dengan kasus ini (putusan MK), jeblok,” kata Ganjar dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11).
Dari skala 1 sampai 10, Ganjar memberi skor 5 karena merasa adanya rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum, terlebih dalam putusan MK tersebut.
“Rekayasa dan intervensi yang membikin itu kemudian independensi menjadi hilang,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
