Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa Pemilu 2024 menjadi penyelenggaraan pesta demokrasi terburuk dalam sejarah. JK merasa, penyelenggaran pemilu saat ini, sangat jelas telah diatur oleh kelompok-kelompok minoritas yang memiliki peluang menggunakan uang untuk meraih kekuasaan.
“Bagi saya, saya pernah mengatakan ini, adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955,” kata JK saat menjadi penbicara di “Election Talk #4: Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024 Oposisi atau Koalisi”, di Gedung Juwono Sudarsono, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
JK menjelaskan, bahwa demokrasi saat ini dinilai lebih terbuka dibandingkan dengan era Soerkarno dan Soeharto. Dengan keterbukaan ini, bangsa dihadapkan pada masalah lain seperti sistem untuk mencapai kebebasan berdemorkasi.
“Nah sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemiu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi,” kata JK.
Politikus senior Partai Golkar ini melihat potensi kemerosotan demokrasi hingga kembalinya rezim otoriter jika masyarakat terlena dengan situasi sekarang.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak mencontoh Vietnam sebagai salah satu negara yang ia kunjungi beberapa waktu lalu. Baginya, motivasi Vietnam untuk terus memandang ke depan menjadikan negara tersebut dapat lebih maju selangkah dibanding Indonesia.
“Artinya adalah mari kita lihat ke depan, kalau istilah anda move on, kata move on itu harus melihat apa yang terjadi untuk move on, kenapa kita tidak berkembang? Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Apa yang terjadi dengan kepemimpinan kita sehingga terjadi seperti ini,” ucapnya.
Dengan demikian, JK berharap jika melalui hiruk-pikuk Pemilu 2024 seluruh pihak dapat mengetahui apa yang menyebabkan demokrasi bangsa tidak berjalan. Tentu, kemarahan hingga tuntutan transparasi dalam penyelenggaraan demokrasi ini menjadi alasan utama agar pemerintah dapat berjalan lebih baik.
“Mulai dari masalah dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, maslaha bujukan, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya, saya katakan tadi, maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi,” kata JK.
