Pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak boleh menjadi king maker dalam Pilpres 2024. Sebab jika menjadi king maker, Jokowi akan kesulitan mengintervensi PDI Perjuangan (PDIP) dan NasDem.
“Susah buat Pak Jokowi mengatur Bu Mega yang ketua umumnya dia dan presiden kelima. Kemudian, ada Surya Paloh yang terkenal independen,” kata Hendri dalam diskusi daring, Sabtu (29/10/2022).
Namun, kata dia, Jokowi bisa melakukan intervensi terhadap partai-partai lain yang berada dalam lingkarannya. Sebab, Jokowi bisa mengatur partai politik untuk bersikap dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres).
Hendri menilai intervensi Jokowi dalam koalisi partai politik bisa menimbulkan persepsi di masyarakat soal Pemilu yang tidak jujur dan adil.
“Arah koalisi, saya melihatnya ditentukan dari Persiden Jokowi, seberapa besar keinginannya untuk menjadi king maker,” lanjut pria yang akrab dengan sapaan Hensat itu.
Perihal koalisi partai politik, saat ini terdapat empat poros yang masih cair yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi ini terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Selain itu, ada juga kedekatan antara Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selanjutnya, ada Partai NasDem yang saat ini menjalin komunikasi intens dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetapi ketiganya belum mendaklarasikan koalisi.
Di sisi lain, ada PDIP yang belum terlihat mendekat dengan partai politik manapun tetapi partai pimpinan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri itu bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri karena telah memenuhi presidential threshold.
